Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi Gerindra: Penolakan Pimpinan DPRD DKI Bukan Manuver Politik

Kompas.com - 15/09/2014, 15:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra M. Sanusi membantah jika permintaan mengundur penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta disebut sebagai manuver berbau politik. Menurut Sanusi, penolakan tersebut murni berdasarkan alasan prosedural.

"Ini bukan manuver politik. Ini prosedur yang ada di dewan saja. DPRD enggak ada urusan dengan presiden ya, itu urusannya DPR," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/9/2014) siang. [Baca: "Anggota Dewan Digaji Rakyat, tetapi Rapat Paripurna Bolos Semua"]

Seharusnya, Sanusi mengatakan, Paripurna DPRD DKI yang dilaksanakan Senin ini tidak mengagendakan penetapan pimpinan DPRD. Kata dia, agenda paripurna hari ini hanya pengumuman calon pimpinan dewan hasil usulan partai serta mengumumkan struktur komisi-komisi DPRD.

Sanusi beralasan, fraksi PDI Perjuangan baru menyerahkan surat pengajuan pimpinan DPRD pada Jumat (12/9/2014) lalu. Padahal, paripurna yang beragendakan pengumuman pimpinan DPRD dilaksanakan Rabu (10/9/2014) lalu.

Seharusnya, saat nama pimpinan DPRD diajukan, surat langsung dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk diputuskan oleh menteri. "Salah PDI Perjuangan sendiri yang lamban. Nah, sekarang akhirnya bingung kan karena paripurnanya minta diundur," ucap Sanusi.

Sesuai rencana, ketua DPRD DKI Jakarta sementara Jhonny Simanjuntak akan bertemu empat calon pimpinan DPRD yang meminta pengunduran paripurna tersebut. Apabila pertemuan menemukan titik temu, rapat paripurna dapat dimulai kembali pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna soal pengumuman pimpinan DPRD DKI Jakarta serta komisi-komisi di dalamnya ditunda. Empat calon pimpinan DPRD DKI yang minta paripurna ditunda, yakni Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat). [Baca: Calon Pimpinan DPRD DKI Minta Paripurna Penetapan Ketua Diundur, Ini Sebabnya]

Sedianya, paripurna dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Namun, anggota dewan yang hadir tidak mengikuti paripurna. Sebanyak 61 anggota dewan hanya membubuhkan tanda tangan di buku absen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com