Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Jalankan Nilai Islam, Muhammadiyah DKI Dukung Ahok Jadi Gubernur

Kompas.com - 15/09/2014, 19:01 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta menyatakan mendukung Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dukungan tersebut datang karena Muhammadiyah DKI memandang Ahok sangat menjalankan nilai-nilai Islam selama hampir dua tahun menjadi pejabat publik di Jakarta.

"Nilai-nilai ajaran Islam adalah penegakan disiplin dan antikorupsi. Ini yang dilakukan oleh Pak Basuki. Apa yang dia lakukan sangat berhubungan dengan kemajuan akhlak dan moral warga Jakarta," kata Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta Agus Suradika, di Jakarta, Senin (15/9/2014).

Menurut Agus, PW Muhammadiyah DKI telah mengadakan pertemuan dengan Ahok pada pekan lalu. Dari pertemuan tersebut, kata dia, Ahok berjanji akan mengedepankan penegakan hukum selama tiga tahun kepemimpinannya ke depan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami akan terus memberikan support kepada Pak Basuki agar dalam menjalankan tugasnya bisa terus berorientasi melayani masyarakat Jakarta dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau partainya," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian PW Muhammadiyah DKI Jakarta Risman Mukhtar berharap agar Ahok terus mempertahankan gaya kepemimpinannya selama ini. Sebab, kata dia, ketegasan Ahok sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di Jakarta, khususnya di ruang lingkup Pemprov DKI Jakarta.

"Pemberantasan korupsi sejalan dengan prinsip Islam. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, kami ingin gaya kepemimpinan Pak Wagub seperti sekarang ini perlu dilanjutkan. Muhammadiyah mendukung. Bahkan, saya bilang sama Pak Wagub, sebetulnya apa yang dia laksanakan sudah sesuai dengan ajaran Islam," kata pria yang akrab disapa Buya Risman itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah. Saat ini, Gubernur Joko Widodo telah berstatus presiden terpilih dan akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan mundurnya Jokowi, Ahok secara otomatis naik jabatan sebagai gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com