Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: "Ngapain" Saya Ketemu Organisasi Tidak Resmi?

Kompas.com - 24/09/2014, 14:50 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak perlu melakukan pertemuan dan mengklarifikasi beberapa pernyataannya yang dianggap arogan terhadap Front Pembela Islam (FPI). Selama massa FPI melakukan aksi unjuk rasa di luar Gedung DPRD pun, Basuki memilih menandatangani berbagai dokumen disposisi Pemprov DKI di dalam ruang kerjanya.

"Organisasi tidak resmi seperti itu? Gimana mau (saya) temui coba," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak takut dengan berbagai ancaman dari FPI yang ingin melengserkan dirinya. Sebab, saat menjadi Wagub DKI, Basuki meraih jabatan itu melalui pilkada langsung, oleh rakyat. Pasangan Jokowi-Basuki memperoleh 53 persen suara saat itu.

Sementara itu, lanjut dia, FPI tidak termasuk ke dalam 53 persen suara yang memilihnya menjadi orang nomor dua di Ibu Kota. Maka dari itu, FPI tidak memiliki hak untuk menghambat proses pelantikannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
 
Selain itu, mantan kader Partai Gerindra tersebut juga tidak khawatir adanya dukungan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kepada FPI.

"Gerindra harus ingat, (partai) yang mencalonkan saya jadi wagub itu bersama PDI-P juga. Nah saat itu, kursi PDI-P di DPRD 11 kursi dan Gerindra 6 kursi. Jadi, siapa yang lebih berhak (memberhentikan dari wagub), PDI-P atau Gerindra? Enggak apa-apa lah gue demen kalau diberhentiin," ujar Basuki.

Menurut Basuki, hingga kini, status FPI sebagai organisasi masyarakat masih belum jelas di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri. Padahal, pada medio Juli 2013 lalu, Mendagri Gamawan Fauzi menyebut bahwa FPI telah terdaftar sebagai ormas di Kemendagri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com