Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Biarkan Saja Jakarta Macet karena Tiap Menit Palangnya Ditutup Kereta Lewat

Kompas.com - 01/10/2014, 16:41 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan sejumlah permintaan kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, di Balaikota Jakarta, Rabu (1/10/2014). Basuki menganggap PT KAI berperan penting untuk membantu mewujudkan Jakarta Baru.

"Saya berharap PT KAI membangun banyak stasiun kereta baru di dalam kota agar warga mau menggunakan moda transportasi kereta api. Stasiun juga bisa digunakan sebagai park and ride," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (1/10/2014). [Baca: Ahok: Jonan "Membunuh" Lebih Banyak Orang daripada Jenderal]

Selain itu, Basuki juga meminta PT KAI untuk menambah gerbong kereta. Sebab, kata dia, transportasi massal terbaik adalah kereta api. Bahkan, Basuki meminta penambahan gerbong kereta yang setiap menitnya selalu melintas.

"Biarkan saja Jakarta macet karena tiap menit palangnya ditutup, ada kereta lewat. Kereta ini moda transportasi massal yang paling efektif antar-wilayah," kata Basuki.

Penambahan gerbong kereta itu juga ialah untuk mendukung pembangunan rusun khusus PNS DKI di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang. Beberapa keuntungan pun akan didapat di sana, seperti kemudahan akses transportasi. [Baca: Ahok dan Jonan Sepakat Tertibkan Lahan Bawah Jalur Layang Kereta Api]

Di sana, ada rel kereta yang menghubungkan Jakarta-Bintaro. Kemudian, ada pula akses jalan tol bagi pengguna kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, Basuki juga meminta PT KAI untuk melakukan penertiban serta penataan di pinggir jalur kereta api. Setelah ditertibkan, pinggir jalur kereta akan dibangun jalan inspeksi, jalan umum, serta ruang terbuka hijau (RTH).

Nantinya, satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang akan membantu PT KAI untuk menata pinggir jalur kereta api. Ia berdalih telah meminta anak buahnya untuk tidak takut dalam menertibkan kawasan liar di Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku tidak mau lagi dengar alasan warga mengeluh Pemprov DKI kurang sosialisasi.

"Masa mereka (warga) bilang besok mau digusur, sosialisasi dua hari, padahal tiga minggu sebelumnya lapor Komnas HAM dan LBH mengadu DKI. Itu berarti memang mereka sengaja enggak mau pindah, sekarang kalau warga sudah diberi peringatan tiga kali, langsung kami gusur," ucap Basuki.

"Kami ingin Jakarta tertib, aman, dan nyaman untuk seluruh warga. Kami tidak memikirkan implikasi politik, terpilih atau tidak terpilih nanti menjadi gubernur DKI baru, yang penting terwujud Jakarta Baru."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com