Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Lagi Kultur Kerajaan atau Militer di Pemprov DKI"

Kompas.com - 10/10/2014, 11:48 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengklaim bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menerapkan budaya lama birokrasi yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang selalu benar. Saat ini, jajaran bawahan juga diperkenankan menyampaikan berbagai masukan, bahkan kritik terhadap atasan.

"Kalau dulu kan sistem di PNS itu tergiring model hirarki kultur kerajan atau kultur kemiliteran, tidak ada yang berani koreksi ke atas. Kalau sekarang sudah era baru. Yang dulu tidak lazim sekarang menjadi lazim. Yang dulu itu hirarki dari atas ke bawah, sekarang inisiatif dari bawah ke atas," kata Made, di Balaikota Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Atas dasar itulah, kata Made, Pemprov DKI membuka kesempatan untuk semua PNS mengincar jabatan apapun yang ia inginkan. Asal, memiliki kecakapan dan jenjang kepangkatan yang mencukupi, maka seorang PNS diperkenankan mengikuti lelang jabatan.

Menurut Made, adanya kebijakan ini memang menimbulkan gejolak di kalangan pejabat, terutama bagi mereka yang saat ini telah menempati zona nyaman. "Bagi mereka yang berada di zona nyaman memang merasa terganggu. Tapi bagi yang menunggu (naik pangkat) jadi surprise," ujar Made.

Meski demikian, Made percaya adanya lelang jabatan tidak akan menurunkan kinerja pejabat yang ada saat ini. Ia menganggap, dengan adanya lelang jabatan justru akan membuat para pejabat berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik. Apalagi, kata dia, sistem lelang jabatan yang diterapkan di Pemprov DKI akan tetap menghormati sistem jenjang kepangkatan. Sehingga dipastikan tidak akan ada pejabat yang lompat jabatan terlalu jauh.

"Pangkat dan golongan itu kan sebuah simbol perjalanan karier. Kemudian simbol dari kematangan memimpin. Setiap langkah orang menjabat di posisi, ada kredit poinnya. Jadi berubah boleh, tapi kita tidak liar. Misalnya seseorang mau jadi kepala bidang, dia harus sudah berada di golongan IV-A atau IV-B," jelas Made.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera melakukan lelang jabatan dari tingkat eselon II hingga IV. Tercatat ada sekitar 6.434 jabatan yang akan diperebutkan oleh para abdi negara itu. Proses pendaftaran dibuka dari 27 September hingga 13 Oktober. Hingga 9 Oktober, jumlah PNS yang mendaftar telah mencapai sekitar 9.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sopir Truk Biang Kerok Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Ternyata Masih di Bawah Umur

Sopir Truk Biang Kerok Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Ternyata Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Senangnya Alif Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang, Bisa Lihat 'Sunset'

Senangnya Alif Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang, Bisa Lihat "Sunset"

Megapolitan
Tersangka Kecelakaan Beruntun di GT Halim Temperamental, Polisi Minta Bantuan KPAI dan Psikolog

Tersangka Kecelakaan Beruntun di GT Halim Temperamental, Polisi Minta Bantuan KPAI dan Psikolog

Megapolitan
Keluarga Pelaku Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Telah Dihubungi Polisi untuk Pendampingan

Keluarga Pelaku Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Telah Dihubungi Polisi untuk Pendampingan

Megapolitan
Dibawa Kabur dari Setiabudi, Mobil Patroli Polisi Ditemukan di Kemayoran

Dibawa Kabur dari Setiabudi, Mobil Patroli Polisi Ditemukan di Kemayoran

Megapolitan
Menilik Padi Apung Waduk Elok Cakung, Solusi untuk Sawah Kebanjiran

Menilik Padi Apung Waduk Elok Cakung, Solusi untuk Sawah Kebanjiran

Megapolitan
Sopirnya di Bawah Umur, Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Bakal Diperiksa Polisi

Sopirnya di Bawah Umur, Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Bakal Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi Belum Tahan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama

Polisi Belum Tahan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama

Megapolitan
Mobil Patroli Polisi di Jakarta Selatan Dibawa Kabur Jambret yang Sedang Diamankan

Mobil Patroli Polisi di Jakarta Selatan Dibawa Kabur Jambret yang Sedang Diamankan

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Oknum Sopir Grab Culik dan Peras Penumpang

Polisi Masih Dalami Motif Oknum Sopir Grab Culik dan Peras Penumpang

Megapolitan
Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com