JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 kembali molor. Meski demikian, ia mengaku pihaknya telah mengusulkan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS) kepada DPRD DKI Jakarta.
"Perangkat DPRD kan kemarin belum siap. Bisa-bisa APBD terhambat dan terlambat sebulan lagi ini gara-gara (DPRD harus membentuk kelengkapan) lagi," kata Basuki, di Balaikota, Senin (13/10/2014).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, DKI telah merundingkan KUAPPAS bersama DPRD DKI. Adapun besarannya mencapai Rp 76,98 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 4 triliun dari APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
"Sejak bulan Juni, anggarannya sudah kami sampaikan ke Dewan. Namun, karena adanya pergantian anggota Dewan, jadi telat. Pertengahan bulan ini harus dibahas kembali dan Januari tahun depan targetnya sudah diketok palu (pengesahan APBD)," kata Saefullah.
Tiga program unggulan yang menjadi prioritas dalam APBD 2015 ialah transportasi, penanganan banjir, serta pendidikan. DKI mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,6 triliun untuk transportasi, seperti untuk pengadaan bus sedang dan transjakarta, pembebasan lahan di Fatmawati untuk proyek
mass rapid transit (MRT), dan pembebasan lahan untuk enam ruas tol dalam kota senilai Rp 3 triliun.
Kemudian, untuk normalisasi waduk dan kali sebagai program penanggulangan banjir, DKI bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Dalam bidang pendidikan, DKI bakal mengalokasikan anggaran Rp 5,7 triliun untuk biaya operasional pendidikan (BOP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan pembangunan infrastruktur sekolah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.