Ahok: Serapan Anggaran Tahun Ini Payah

Hingga awal Oktober 2014 ini, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 72,9 triliun baru terserap sekitar 30 persen.

"Tahun ini (serapan anggaran) payah," kata Basuki, di Balaikota, Senin (13/10/2014).

Menurut dia, Pemprov DKI hanya mampu menyerap anggaran maksimal hingga 65 persen pada akhir tahun. Basuki mengaku tak mempermasalahkan besarnya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang dihasilkan karena tidak terserapnya anggaran.

Dia mengatakan, lebih baik angka silpa besar daripada anggarannya diselewengkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI.

Selain itu, lanjut dia, kecilnya serapan anggaran disebabkan pemusatan pelelangan barang dan jasa di unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah (ULP) DKI Jakarta.

"Kemarin, kami memangkas banyak anggaran juga. Daripada mereka (SKPD UKPD) boros tidak karuan, ya lebih baik tidak usah dipakai. Tahun depan, baru bisa optimal dan kami kebut semua program," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, serapan anggaran baru Rp 21,8 triliun dari total APBD DKI Rp 72 triliun. Tidak terserapnya anggaran berasal dari beberapa SKPD dan UKPD.

Namun, yang paling besar berada di dinas yang memiliki kontribusi besar atas penyerapan anggaran, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pendidikan, dan Perhubungan DKI Jakarta.
Proses kelengkapan dokumen lelang oleh SKPD pada ULP DKI yang belum lengkap juga menghambat penyerapan anggaran.

Namun, lambat laun, klaim dia, masalah itu sudah bisa diatasi. "Kalau dulu kan proses dulu dan kelengkapannya bisa entar-entar. Tetapi, sekarang semuanya sudah mulai lancar," ucapnya. Ke depannya, akan ada badan ULP DKI yang bisa membantu proses penyerapan anggaran.