M Taufik: Ahok "Ngawur", Suruh Dia Baca Undang-undang!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas nama calon wakil gubernur. Menurut Taufik, dalam hal pemilihan Wagub DKI yang baru, tugas Basuki nantinya hanya menyampaikan nama calon yang diusulkan oleh partai pengusung kepala daerah, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra DPRD DKI.

Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai mekanisme pengangkatan wakil gubernur saat wakil gubernur petahana naik jabatan menjadi gubernur.

"Jadi, suruh Ahok (Basuki) baca undang-undang. Ahok itu ngawur," ujar politisi Partai Gerindra itu, Senin (13/10/2014).

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinyatakan lepas jabatan karena akan dilantik sebagai presiden, jabatan gubernur akan dipegang oleh Ahok sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan naiknya Ahok sebagai gubernur, jabatan wagub akan kosong dan partai pengusung kepala daerah petahana diminta menyepakati dua calon untuk diusulkan dan dipilih oleh DPRD DKI sebagai wagub.

Pasal 35 ayat 2 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.