Ini SKPD DKI dengan Serapan Terendah Sepanjang 2014

"Dishub itu tahun ini hanya menyerap anggaran sekitar 3,7 persen," kata Heru kepada Kompas.com seusai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, Rabu (5/11/2014).

Rendahnya anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Basuki memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014. Sedianya, uang itu digunakan untuk pembelian 3.000 unit bus sedang dan 1.000 unit bus transjakarta.

Berdasarkan www.jakarta.go.id, pos anggaran Dishub DKI dalam APBD 2014 mencapai Rp 4,12 triliun. Jika hanya sekitar 3 persen anggaran yang terpakai, Dishub DKI baru menggunakan anggaran sekitar Rp 120 miliar.

"Mereka (Dishub DKI) lebih berhati-hati atau sebanyak mungkin tidak mengadakan lelang. Kemarin saat kasus penyalahgunaan anggaran transjakarta dan bus sedang tahun 2013, banyak pejabat juga yang dipanggil Kejagung untuk menjadi saksi. Makanya, mereka mungkin takut menyerap anggaran," kata Heru.

Kemudian, SKPD lain yang serapannya buruk adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Hingga kini, dinas yang dikomandoi oleh Nandar Sunandar itu baru mampu menyerap anggaran sebesar 7,7 persen. Rendahnya serapan anggaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI disebabkan terkendalanya pembelian lahan.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebesar 9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung. Alokasi anggaran terbesar di bidang sumber daya air (SDA) dan bidang prasarana dan sarana jaringan utilitas (BPSJU).

"Banyak lelang di Dinas PU yang baru selesai Oktober ini. Banyak juga program Dinas PU yang menggunakan anggaran multiyears (jamak), jadi tidak terlaksana 100 persen," kata Basuki.

Sementara itu, dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran hingga 56 persen dari total anggaran Rp 13 triliun. Serapan anggaran dua SKPD itu tinggi karena programnya termasuk biaya langsung, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).