Soal Gerindra Ancam Ahok, Kepala Daerah Dinilai Bisa Dimakzulkan karena Etika

Menurut Margarito, gaya komunikasi merupakan bagian dari perilaku seorang pemimpin. Gaya perilaku itu, kata dia, haruslah sesuai etika kesopanan yang berlaku di masyakarat.

"Saya menakar imbauan untuk memperhatikan gaya komunikasi harus dilihat sebagai pesan bijak untuk membuat penyelenggaraaan pemerintahan di DKI berlangsung dengan baik. Menurut saya, imbauan ini cukup berkelas, cukup bijak," kata Margarito kepada Kompas.com, Jumat (7/11/2014). [Baca: Ahok Bisa Bernasib seperti Aceng Fikri?]

Margarito memaparkan, sebagai penyelenggara negara, seorang kepala daerah mutlak untuk membingkai tindak-tanduk segala perbuatannya tidak hanya selaras dengan dengan aturan hukum, tetapi juga kode moral atau etika sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya.

"Rasanya tidak ada alasan untuk tak memedulikan klaim moral dan etik yang berlangsung di tengah masyarakat," ucap Margarito. [Baca: Diancam Dimakzulkan seperti Aceng Fikri, Ini Sikap Ahok]

Terlebih lagi, lanjut dia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah memang dimungkinkan dimakzulkan dengan alasan etika, meskipun secara tata kelola pemerintahannya berlangsung dengan baik.

Hal itulah yang dialami Bupati Garut Aceng Fikri pada 2012 lalu. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan digunakannya pelanggaran etik dalam penyelengaran pemerintahan sebagai dasar dilakukan interpelasi dan angket," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menyarankan Ahok untuk memperbaiki gaya komunikasinya apabila nantinya telah resmi menjadi gubernur definitif.

Bila tidak, Ghoni memprediksi bukan tidak mungkin Ahok akan menemui nasib seperti Bupati Garut Aceng Fikri yang dimakzulkan dari jabatannya pada 2012 yang lalu.

"Ahok bisa saja seperti Aceng kalau dia tidak bisa lebih santun dalam berbicara," kata Ghoni, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/11/2014).