Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Pastikan Tak Bakal Penuhi Tuntutan Upah Minimum Versi Buruh

Kompas.com - 13/11/2014, 20:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bakal menolak tuntutan buruh soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2015. Basuki pun memastikan opsi versi pemerintah yang akhirnya didukung pengusaha yang akan menjadi acuan upah minimum pekerja di DKI.

"Jadi kita enggak bisa bicara 'pokoknya saya mau Rp 3,5 juta' terus dicari-cari komponennya. UMP kurang lebih ya Rp 2,7 juta kalau menurut besaran (survei) KHL (kebutuhan hidup layak) kemarin," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (13/11/2014).

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengajukan dua opsi untuk rekomendasi UMP 2015 DKI. Nilai masing-masing opsi itu adalah Rp 2.693.764,40 dan Rp 3.574.179,36. Penentuan UMP berada di tangan Basuki setelah penyerahan rekomendasi ini.

Opsi Rp 2.693.764,40 merupakan usul dari pemerintah yang belakangan didukung unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan DKI. Nilai ini naik 10,34 persen dari UMP 2014 DKI sebesar Rp 2,441 juta. Adapun opsi UMP sebesar Rp 3.574.179,36 merupakan usulan para buruh.

Basuki mengatakan dia bakal menyepakati beasran UMP 2015 DKI sebagaimana opsi yang diusulkan pemerintah dan didukung pengusaha. Dia megnaku sudah berulang kali mengatakan kepada para buruh bahwa nilai UMP DKI tidak bakal jauh berbeda dengan nominal hasil survei KHL.

Adapun survei KHL DKI pada tahun ini yang menjadi dasar penentuan UMP 2015 DKI mendapatkan angka Rp 2.538.174,31. Setelah Dewan Pengupahan menyepakati besaran nilai KHL tersebut, UMP ditentukan di Dewan Pengupahan dengan menghitung antara lain tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas harga.

Menurut Basuki, pada tahun ini Pemerintah Provinsi DKI juga sudah menyepakati perbaikan kualitas data KHL sebagaimana tuntutan buruh. Di antara perbaikan itu, sebut dia, adalah mengganti tepung terigu menjadi mi instan dan menambah volume kebutuhan air.

"Mulai 2012, penghitungan UMP sudah kami perbaiki dengan memperhitungkan inflasi," imbuh Basuki. Peningkatan harga bahan bakar minyak yang menjadi dasar tuntutan UMP Rp 3,5 juta versi buruh, lanjut dia, juga sudah diperhitungkan dalam opsi UMP versi pemerintah.

"Tarif BBM enggak naik, juga mau saya stop di Jakarta distribusinya. Yang penting ada bus murah untuk mereka (buruh), kami mau menyatukan bus di bawah satu harga. Jadi kamu bayar satu bulan, bebas naik bus," kata Basuki soal tuntutan BBM itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com