Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Naik, Kenaikan UMP Jadi Sama Saja Bohong

Kompas.com - 18/11/2014, 09:03 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh seluruh Indonesia menyatakan diri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam. Sebab, lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor, termasuk kaum buruh, menggantungkan nasib dari subsidi harga BBM.

"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas.com, Selasa (18/11/2014) pagi.

Ia menyatakan, kenaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter juga akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50 persen. Kenaikan itu juga berdampak pada peningkatan biaya hidup sewa rumah, transportasi, serta biaya makan para buruh. Sedangkan pengusaha, lanjut dia, dengan kenaikan harga BBM, justru mendapatkan keuntungan infrastruktur dan profit pengusaha tidak berkurang karena menaikkan harga jual barang.

Dia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia 80 dollar AS per barrel, tetapi harga BBM di Indonesia dinaikkan. Padahal, APBN 2014/2015 menggunakan 105 dollar AS per barrel untuk subsidi BBM. Hal itu, kata Iqbal, menandakan ada kelebihan dana subsidi di dalam APBN.

Dia juga menyebut tidak ada hubungan antara "Kartu Sakti" Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dengan pengalihan subsidi BBM. "Itu kan menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS, dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan, buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," lanjut dia.

Tak hanya itu, ia menilai kenaikan BBM di mata buruh diperparah dangan nilai kenaikan upah minimum provinsi dan kota yang terlalu kecil. Menurut dia, salah satu UMP terendah adalah UMP DKI Jakarta yang hanya senilai Rp 2,7 juta.

"Kenaikan UMP itu menjadi sama saja bohong, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Maka dari itu, untuk menolak kenaikan harga BBM itu, buruh mengancam akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Dalam aksi itu, mereka akan meminta semua gubernur mengubah nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dari dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com