Sekretaris Unit Bus Kota DPD Organda DKI, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, keputusan apakah Organda DKI akan ikut aksi mogok nasional baru akan ditentukan setelah mereka mengadakan dialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada Rabu siang.
"Hasil rapat Organda Jakarta tadi malam memutuskan bahwa Organda Jakarta belum melakukan stop operasi karena menunggu hasil dialog dengan Pemprov DKI Jakarta siang nanti jam 13.30 di Kantor Dinas Perhubungan," kata Tigor kepada Kompas.com, Rabu pagi.
Tigor menjelaskan, pada rapat nanti siang, Organda DKI akan menyampaikan beberapa tuntutan, yakni meminta Pemprov DKI mengesahkan penyesuaian tarif angkutan umum sekitar 35 persen dan meminta evaluasi penyesuaian tarif angkutan umum secara berkala minimal setiap 2 tahun sekali.
Kemudian, meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan subsidi dan insentif kepada angkutan umum. Subsidi dan insentif tersebut yakni pembebasan beberapa pajak, seperti pajak bea masuk, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, serta pembebasan biaya-biaya retribusi seperti retribusi uji kir, terminal, perpanjangan izin usaha dan izin trayek.
"Kami juga meminta Pemprov DKI melakukan tata ulang trayek angkutan di Jakarta agar rute trayek sesuai dangan kebutuhan perjalanan pengguna angkutan umum di Jakarta," tukas Tigor.
Seperti diberitakan, DPP Organda menghimbau seluruh pengusaha dan sopir angkutan umum se-Indonesia untuk menghentikan operasional mulai Rabu (18/11/2014). Hal ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.