Ramai Disebut Legalkan Miras, Ini Jawaban Ahok

Kompas.com - 12/12/2014, 10:16 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutannya di Peringatan Hari AIDS Sedunia, di LP Salemba, Jakarta, Sabtu (29/11/2014).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklarifikasi berbagai pemberitaan di beberapa media yang menyebutkan bahwa ia melegalkan produksi minuman keras (miras). Menurut dia, peredaran miras sebelumnya sudah legal di Jakarta ataupun daerah lainnya.

"Akan tetapi, ada beberapa tempat tertentu untuk membelinya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Yang terpenting, menurut dia, anak-anak usia tertentu tidak boleh membeli miras. Di beberapa convenience store yang menjual miras, Basuki pun telah menginstruksikan pemberian tanda di lemari pendingin untuk membedakan minuman biasa dan yang beralkohol.

Anak-anak yang belum memiliki KTP tidak boleh mengonsumsi miras. Bahkan, menurut dia, hanya warga yang berusia di atas 21 tahun yang boleh mengonsumsi miras.

"Yang penting diperkuat kontrolnya. Anak usia tertentu tidak boleh membeli miras. Kalau beli di hotel, di mana-mana juga boleh membeli miras. Makanya, saya katakan, ini fakta, orang-orang dan turis juga butuh (miras). Akan tetapi, belinya dibatasi, dan anak kecil enggak boleh beli," kata Basuki.

Pemprov DKI telah memiliki peraturan tentang keberadaan miras ilegal, yakni di dalam Pasal 46 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Golongan miras di dalam pasal itu terdiri dari golongan A alkohol kurang dari 5 persen, golongan B lebih dari 5 sampai 20 persen, dan golongan C lebih dari 20 sampai 55 persen.

Peraturan itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai undang-undang yang berlaku. Pelanggar aturan akan dikenakan ancaman pidana paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari, serta denda paling sedikit Rp 500.000, dan paling banyak Rp 30 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.