Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Gubuk Liar dan PKL di Rel dekat Stasiun Pasar Minggu Diratakan

Kompas.com - 30/12/2014, 11:24 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan di kiri dan kanan rel kereta api sebelum Stasiun Pasar Minggu, di Jakarta Selatan selama ini dipenuhi oleh gubuk-gubuk liar milik warga. Tak hanya gubuk liar, kios-kios kecil juga tumbuh berdiri memenuhi tepian rel kereta.

Hari ini, petugas gabungan Satpol PP bersama aparat PT KAI membongkar gubuk dan lapak kios milik warga dan pedagang tersebut. Pembongkaran dikawal aparat TNI dan Polri.

Sejak Selasa (30/12/2014) pukul 08.00, petugas meratakan bangunan yang tumbuh mulai pintu perlintasan depan gereja Pasar Minggu hingga pintu perlintasan KA Volvo. Satu alat berat membantu proses pembongkaran.

Petugas menggunakan cara manual dengan linggis dan palu untuk membongkar bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen. Para pemilik bangunan juga tampak menyadari dengan membongkar sendiri. Tidak ada perlawan dari warga.

Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor yang memimpin proses pembongkaran menyatakan, penertiban ini dibarengi dengan penertiban yang dilakukan oleh pihak PT KAI. Bangunan yang berada di tepi Jalan Raya Pasar Minggu yang ditertibkan adalah kegiatan dari pihak PT KAI. Sedangkan yang berada di RW 08, Kelurahan Pejaten Timur adalah lahan milik Pemprov DKI.

"Hari ini kita melakukan pembongkaran di kawasan Kelurahan Pejaten Timur. Yaitu terhadap bangunan liar yang ada di kawasan ini," kata Syamsudin, di lokasi penertiban, Selasa (30/12/2014).

Syamsudin mengatakan, sebanyak 201 bangunan liar di tepi rel kereta di lahan milik Pemprov DKI yang dibongkar. Sedangkan di lahan milik PT KAI, ada 138 kios dan lapak pedagang yang dibongkar petugas gabungan ini. Sehingga total ada 339 bangunan yang dibongkar dalam penertiban berbarengan itu.

Menurut dia, warga sudah diberitahukan untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Sosialisasi pun sudah dilakukan sebelumnya. Warga tidak diberikan penggantian apapun karena menempati lahan milik pemerintah. "Enggak ada ganti rugi. Karena semua bangunan liar," ujar Syamsudin.

Adapun pembongkaran yang dilakukan di lahan milik PT KAI, karena para pedagang sudah habis masa kontraknya dengan pihak PT KAI. "Itu antara PT KAI dengan penyewanya. Kontraknya sudah habis jadi dibongkar juga. Sebenarnya Januari mereka, tapi jadinya bareng sama kita," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com