Ahok Minta Pejabat DKI Tak Percaya Tudingan "Ahok Gubernur yang Bacot Doang"

"Saya minta Bapak dan Ibu untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang bilang kalau saya itu Gubernur yang bacot (banyak bicara) doang. Ngomong doang mau pecat, jangan percaya semua itu," kata Basuki, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Ia berharap pelantikan ribuan pejabat DKI yang hari ini dilaksanakannya dapat membuat pejabat itu mempercayainya. Basuki menegaskan akan melakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan terhadap kinerja pegawai. [Baca: Jabatannya Dihapus Ahok, Ada Wakil Lurah Merasa Tersisihkan]

Jika para pejabat yang dipromosikan tidak mampu mewujudkan program unggulan, maka bukan tidak mungkin pejabat itu akan menjadi staf kembali.

"Dengan adanya pelantikan ribuan pejabat ini, lumayan saya menjadi tidak terlalu pengecut. Siapapun yang melawan saya mewujudkan Jakarta Baru, akan saya pinggirkan, tidak ada toleransi," kata Basuki.

Basuki menuturkan, pelantikan massal ini sengaja digelar di awal tahun karena 2 Januari 2015 ini merupakan hari kerja pertama di tahun 2015. Selain itu, dia juga tidak ingin lagi mendengar pejabat DKI yang setelah dicopot baru melapor kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti ditekan, diperas, dan sebagainya. [Baca: Ahok Kembali Disindir untuk Pimpin Jakarta Tidak dengan Amarah]

"Mulai hari ini, seluruh yang dilantik tidak ada peringkat jabatan. Termasuk staf. Laporkan pada kami kalau diperas atau ditekan siapapun. Karena DKI membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik," ujarnya.

Dari hasil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), dari sebanyak 8.011 struktur jabatan baik eselon I, II, III, dan IV, kini hanya ada 6.511 saja. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana (Ortala). Dari jumlah tersebut sedikitnya ada 1.500 perampingan yang dilakukan.

Dari jumlah itu pula, masih ada struktur jabatan yang belum terisi sebanyak 1.835 jabatan. Salah satunya karena wakil lurah dikosongkan. Nantinya juga ada tahap seleksi berikutnya atau apabila dianggap tidak perlu, maka akan ditiadakan.

Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan DPRD nomor 37 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Keputusan Gubernur nomor 2208-2327 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi, dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI.