DPRD Minta DKI Anggarkan Pengadaan Kapal ke Pulau Seribu

Ketua Fraksi Partai Demokrat Amanat Nasional (FPD-PAN) berdalih kapal itu nantinya akan mempermudah anggota melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. 

"Apakah tidak sebaiknya DPRD itu memiliki kapal untuk mengunjungi Kepulauan Seribu? Sehingga tidak perlu lagi berkoordinasi dengan Bupati atau Dinas Perhubungan," kata Lucky, Sabtu (10/1/2015). 

Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) itu menjelaskan, di tahun 2015 mendatang anggota dewan memiliki dua agenda yang mengharuskan berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Dua agenda itu adalah pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kemaritiman dan membentuk panitia khusus (pansus) terkait hilangnya beberapa pulau di Kepulauan Seribu.

"Sebelum pansus itu diadakan, Badan Legislasi Daerah (Balegda) sempat ingin mengecek ke Kepulauan Seribu, ternyata kapalnya susah dicari. Jadi sulit juga kami cari pulau yang hilang itu," kata Wakil Ketua Balegda DPRD DKI itu.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono masih mengkaji detail apakah pengadaan kapal diperlukan atau tidak. "Kami lihat dulu efektivitasnya (pengadaan kapal) seperti apa," kata Heru. 

Rencananya, pada Senin (12/1/2015) mendatang, Gubernur DKI Jakarta akan menyampaikan pemandangannya terhadap program-program unggulan di dalam KUAPPAS 2015.