Seniman TIM: Kesenian Bisa Hidup Tanpa Bantuan Pemerintah

"Kesenian di Jakarta bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Malah kalau perlu seniman yang mensubsidi pemerintah. Asal dikelola dengan benar. Tidak dikelola dengan pendekatan proyek," katanya seusai berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Bahkan, Ari menyebutkan, ia bisa menyediakan dana untuk TIM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya dengan sumber pendanaan yang jelas. Menurut dia, hal tersebut tak akan bisa dipenuhi oleh Pemprov DKI melalui keberadaan UPT.

"Mereka (Pemprov DKI) bisa menyediakan enggak Rp 1,7 triliun setiap tahun? Kalau bisa nyediain itu, ya sudah urus. Kalau tidak bisa, kasih ke kita. Kasih saya yang ngurusin. Saya bisa menyediakan Rp 1,7 triliun untuk membiayai semua kegiatan kesenian di Jakarta dalam setahun," ujar dia.

Sebelumnya, Ari mengatakan pembentukan lembaga pengelola di TIM tidak harus dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

"Kami maunya dibentuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," papar dia.