DPRD DKI Klaim Bukan Pihak Pengusul Anggaran "Siluman"

Atas dasar itu, Pras yakin munculnya anggaran "siluman", yakni anggaran sosialisasi kegiatan program Pemeritah Provinsi DKI sebesar Rp 8,8 triliun pada RAPBD 2015, bukan berasal dari DPRD.

"Selama saya memimpin DPRD, semua dilakukan dengan lebih terbuka. Setiap rapat Banggar (Badan Anggaran) kan saya ketok selalu terbuka untuk umum. Jadi, teman-teman media silakan melihat," kata Pras seusai pertemuan dengan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, di gedung DPRD DKI, Senin (19/1/2015).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menjamin bahwa anggaran "siluman" tidak akan muncul lagi pada masa mendatang. Sebab, kata dia, DPRD dan Pemprov DKI telah semakin mengintensifkan pertemuan, dalam upaya mempercepat pengesahan APBD.

"Tadi Pak Gubernur juga mengundang tim anggaran pemda, dipimpin oleh Pak Sekda, Kepala BPKD, Bappeda, dan juga inspektorat wilayah supaya komunikasi antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran ini klop, sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti yang selama ini diduga," ujar politisi PKS itu.

Mencuatnya informasi mengenai adanya anggaran "siluman" berawal dari pernyataan Ahok yang menyebut adanya anggaran titipan dari DPRD. Menurut Ahok, anggaran tersebut muncul secara tiba-tiba saat Pemerintah Provinsi DKI telah menyelesaikan pengesahan RAPBD.

"Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami, bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku," kata dia, di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). 

Menurut Ahok, RAPBD seharusnya sudah segera disahkan menjadi APBD pada 23 Januari 2014 mendatang. Namun, karena adanya temuan anggaran "siluman" itu, ia tak bisa memprediksi kapan waktu pengesahan akan dilaksanakan.