Ahok Duga Ada yang Adu Domba Pemprov dan DPRD

"Ada oknum yang diam-diam sengaja memasukkan anggaran fiktif itu dan membuat kami (Pemprov dan DPRD DKI) jadi ribut. Makanya tadi Pak Pras juga kesal, dia keluarin kertas dan bilang, 'Ini sosialisasi apaan ini', Pak Pras ngomong begitu lho," kata Ahok, di Balaikota, Senin (19/1/2015).

Lebih lanjut, dia meminta Bappeda untuk terus mengawasi anggaran ini. Ahok pun mengklaim bahwa melalui sistem e-budgeting, dapat diketahui oknum mana saja yang mencoba memasukkan anggaran siluman.

Apabila nantinya ada anggaran siluman, lanjut Ahok, berarti ada kongkalikong antara DPRD dan Pemprov DKI, dalam hal ini Bappeda, BPKD, ataupun SKPD terkait.

"Pasti ada oknum DPRD yang menyodorkan (anggaran siluman), disuruh diisi ke e-budgeting. Terus bisa juga SKPD atau suku dinas yang sudah ditawari komisi dan harus masukin anggaran tidak jelas itu. Sekarang gampang saja, dua tahun lalu kan terjadi anggaran siluman, tahun ini anggota DPRD kan hampir semuanya baru," kata Ahok.

Lebih lanjut, Ahok mengatakan, paripurna pandangan gubernur atas pandangan fraksi terkait RAPBD 2015 akan diselenggarakan pada Selasa (20/1/2015) esok.

Sedianya, paripurna itu diselenggarakan pada Jumat (16/1/2015) lalu. Namun, karena Ahok menemukan adanya anggaran siluman itu dan langsung mencoretnya, maka paripurna dibatalkan.

Pada paripurna esok, Ahok menegaskan agar anggaran sosialisasi senilai Rp 8,8 triliun tidak ada lagi di dalam pembahasan RAPBD 2015.

"Saya bilang anggaran yang itu mesti dibuang. Kemarin itu sampai segepok (program) dan nilainya sampai Rp 8,8 triliun. Enggak tahu siapa yang masukin, enggak jelas nyuruh Bappeda masukin ke RAPBD, ya kami tolak," tegas Ahok.