Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandangan Ahok soal 13 Catatan yang Diberikan DPRD

Kompas.com - 27/01/2015, 21:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi tanggapan terhadap 13 catatan yang diberikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Basuki mengaku ada saran yang bisa ditindaklanjuti dan tidak.

Salah satu yang ditindaklanjuti adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa sekolah swasta untuk menutupi penghapusan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) tahun ini. 

"Karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merilis temuan penyalahgunaan BOP, jadi kami tidak lagi menganggarkan itu," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (26/1/2015).

Kemudian terkait keberlanjutan pembangunan Stadion Taman BMW, Banggar DPRD meminta Pemprov DKI cepat menyelesaikan sengketa hukum yang ada di sana untuk menyegerakan pembangunan stadion tersebut.

Perihal ini, Basuki mengaku tidak sepakat dengan Banggar. Menurut dia, Pemprov DKI akan terus menggugat dan melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal Stadion BMW. [Baca: Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD]

Sebelumnya PTUN memutuskan perkara tanah ini dimenangkan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan Sertifikat No 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI.

"Selanjutnya permintaan Banggar agar DKI membuat Peraturan Daerah (Perda) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saya kira BPJS sudah ada undang-undangnya, kenapa mesti dibuat Perda lagi? Memang sudah diatur di UU BPJS," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Selanjutnya perihal pembelian banyak tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Basuki tidak mau pembebasan lahan di tahun ini dibeli dengan sistem lama. Di mana, pembelian tanah akan dimulai dengan penentuan lokasinya terlebih dahulu, termasuk harganya, baru dianggarkan. [Baca: Ada Temuan KPK, Alasan Ahok Tak Lagi Anggarkan BOP Sekolah Swasta]

Mulai tahun ini, Pemprov DKI tidak lagi menentukan lokasi terlebih dahulu, tetapi dengan menyediakan anggaran pembelian tanah. Apabila lokasinya sudah ditemukan, maka jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyatakan tidak ada masalah baru dibuatkan Surat Keterangan (SK) dan dibayar.

APBD DKI 2015 telah disahkan pada Selasa siang sebesar Rp 73,083 triliun. Adapun 13 catatan yang perlu menjadi perhatian DKI dalam melaksanakan program selama tahun 2015 itu adalah:

1. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Jakarta yang masih menyisakan banyak masalah.

2. Upaya peningkatan fasilitas RSUD agar menjadi RSUD yang modern dan lengkap.

3. Rencana untuk melanjutkan pembangunan stadion olahraga di taman BMW yang sampai saat ini masih terdapat persoalan-persoalan yang belum terselesaikan secara hukum.

4. Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti biaya operasional pendidikan (BOP) yang dipandang belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelembagaan sekolah.

5. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti pelebaran jalan, pemakaman, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam bentuk satu kegiatan besar agar dapat direalisasikan dengan lebih cepat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com