DPRD Sebut Pemprov DKI Coba Sogok Rp 12 Triliun

TAPD itu beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan lainnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Fahmi Zulfikar Hasibuan, menjelaskan, percobaan suap oleh Pemprov DKI itu dalam bentuk kegiatan senilai Rp 12 triliun. 

"Dewan memiliki hak budgeting. Yang luar biasa muncul adalah saat di berkas ada semacam sogokan ke kami sebesar Rp 12 triliun untuk dibahas kembali dan itu usulan eksekutif. Ini yang mengajukan anggaran siluman siapa? Selama ini, kami diam saja, apalagi sifat dasar Gubernur yang suka ngomong enggak jelas kami diamkan," kata Fahmi, di Gedung DPRD DKI, Senin (9/2/2015). 

Anggota fraksi Partai Hanura itu menuding pihak eksekutif sengaja menawarkan Rp 12 triliun kepada legislatif dengan syarat tidak mengubah kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah tercantum dalam APBD.

Anggaran sebesar Rp 12 triliun itu, klaim dia, bakal dipergunakan untuk pembebasan tanah, pembelian ekskavator untuk masing-masing anggota Dewan, dan lainnya.

Anggaran sebanyak itu untuk mengakomodasi pokok pikiran rakyat yang diwadahi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib. 

Anggota Banggar DPRD DKI, Bestari Barus, mengklaim, legislatif telah menolak usulan TAPD tersebut. Sebab, ia mengaku tidak ingin tersandung hukum. 

"Kalau kami terima sogokan itu, sama saja kami menyerahkan diri ke LP Cipinang (penjara). Selain itu, anggaran ini kan juga di luar pembahasan yang sudah dilakukan," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem itu. 

Ia menuding sogokan anggaran sebesar Rp 12 triliun itu telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun mengaku telah mengirim pesan singkat melalui BlackBerry Messenger kepada Basuki perihal anggaran Rp 12 triliun itu.

Sayangnya, tidak ada tanggapan dari pihak terkait. "Enggak mungkin enggak ada paksaan pimpinan soal ini. Saya sudah kirim BBM ke Gubernur, dia enggak berani balas, cuma dibaca saja," kata Bestari. 

Sekda DKI Saefullah yang juga bertindak sebagai Ketua TAPD membantah tegas tudingan DPRD DKI itu. Percobaan penyogokan itu, lanjut dia, tidak masuk akal. Sebab, kegiatan sudah disusun sejak lama dan tersusun dalam sistem e-budgeting. 

"Enggak benar itu bagaimana ceritanya berikan program tiba-tiba ada Rp 12 triliun, bagaimana itu. Enggak ada," kata Saefullah.