"Pilihannya dua, bisa interpelasi, bisa angket. Kalau saya, maunya angket. Angket dulu terus impeachment (pemakzulan)," kata Taufik saat dihubungi, Senin (16/2/2015).
Menurut Taufik, Basuki atau Ahok telah membohongi anggota Dewan soal proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. E-budgeting dianggap Taufik hanya sebagai tools atau alat untuk transparansi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran.
"Pengajuan draf (APBD) setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini, dia e-budgeting jauh-jauh hari (sudah diinput). Kalau dibahas (lagi) percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgen. Kan dia bohongi kita," tambah dia.
Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.
Kemudian, latar belakang rencana pemakzulan ini ialah karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada paripurna 27 Januari lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.