Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKL: Selama Ini Kan Pemerintah Main Tertibkan Saja, Tak Pikirkan Nasib

Kompas.com - 21/02/2015, 13:16 WIB
Nur Azizah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang memadati kawasan Pasar Pagi, Tambora, Jakarta Barat membuat kawasan tersebut terlihat kumuh dan semrawut. Ditambah banyak kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan.

Untuk mengatasi masalah itu, Kecamatan Tambora dan Pemkot Jakarta Barat berencana untuk menertibkan Pasar Pagi dari PKL liar. Hingga kini, mereka masih mencari cara yang tepat agar penertiban PKL tidak menimbulkan masalah sosial.

Menanggapi rencana penertiban PKL Pasar Pagi, Toriq, Salah satu PKL yang bejualan gado-gado mengaku tak masalah jika ditertibkan asalkan diberi tempat baru untuk berjualan. Menurut Toriq, prinsip para PKL sangat sederhana, yaitu mendapat keuntungan setiap hari.

"Saya dan PKL lain sebenarnya enggak masalah kalau mau ditertibkan asal ada tempat dan banyak pembelinya. Kita mah enggak paham soal jangka panjang yang dimaksud pemerintah," ujar Toriq, PKL yang sudah delapan tahun berjualan di Pasar Pagi, Sabtu (21/2/2015).

Pedagang lainnya, Juju Julaiha pun sependapat dengan Toriq. Juju mengaku jika harus angkat kaki dari Pasar Pagi baginya tak masalah asalkan diberi tempat yang layak dan ramai pembeli.

"Selama ini kan pemerintah main nertibin aja. Kami enggak dipikirkan nasibnya bagaimana," ucap Juju, salah satu pedagang makanan yang sudah 20 tahun mengais rezeki di Pasar Pagi. [Baca: "Tumpah" ke Jalan, Ratusan PKL Pasar Pagi Akan Ditertibkan]

Juju berharap Pemkot Jakarta Barat mau duduk bersama dengan PKL Pasar Pagi, membicarakan solusi terbaik untuk PKL dan pemerintah. Sementara itu. Camat Tambora Mursidin mengaku masih mencari solusi terbaik untuk PKL Pasar Pagi.

Mursidin mengatakan ada sekitar 194 PKL yang akan ditertibkan. Nantinya, PKL yang didominasi pedagang makanan dan mainan anak itu akan diberi lapak seluas 1,5 meter kali 2 meter di bawah jembatan layang Pasar Pagi.

Asalkan, lanjut Mursidin, para PKL harus menuruti beberapa permintaan yang ia ajukan, yakni PKL tidak memakan setengah dari bahu jalan, bersih dari parkir liar dan mau membuat auto debet. "Ini baru rencana saya, belum tahu ke depannya bagaimana," kata Mursidin.

Namun demikian Mursidin belum bisa memastikan kapan penertiban akan dilakukan. Hingga kini, pihaknya masih terus berkordinasi dengan Kecamatan Taman sari, Pemkot Jakarta Barat dan Pemrov DKI Jakarta. "Waktu pastinya masih belum tahu. Sejauh ini kami baru tahap kordinasi, ya secepatnya akan kami tertibkan," ucap Mursidin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com