Ahok: "Anggaran Siluman" DPRD Ada di Semua SKPD

Menurut Ahok, hal inilah yang membuatnya menggunakan e-budgeting saat menyusun anggaran. 

"Hampir semua (SKPD), ada dimasukin (anggaran siluman). Kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada. Nih, rata-rata angkanya nunjukin Rp 4 miliar semua," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). 

Ia menyebutkan, ada sekitar 19 anggaran tambahan di Dinas Pendidikan DKI, yakni program professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 25,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar, pengadaan peralatan audio class SD senilai Rp 4,5 miliar, pengadaan peralatan audio class SMA/SMK senilai Rp 3 miliar, dan pengadaan peralatan audio class SMP senilai Rp 3,5 miliar.

Kemudian, ada pula pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 26 Jaktim senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 29 Jaksel senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 34 Jakpus senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 39 Jakpus senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 5 Jaktim senilai Rp 3 miliar, pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 52 Jaktim senilai Rp 3 miliar, serta pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelanjaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih senilai Rp 4,9 miliar.

Tak hanya itu, anggaran di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan, kata Ahok, juga mengalami penambahan. Penambahan itu adalah pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar, pengadaan UPS SMPN 41 Rp 6 miliar, alat peraga elektronika mikro-kontrol untuk SMA Rp 3 miliar, professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar, pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar, dan pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.

Basuki, yang biasa disapa Ahok, mengatakan, total anggaran siluman yang diduga disusupkan DPRD DKI ke dalam pagu anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp 105,876 miliar. Padahal, menurut dia, akan lebih baik jika DPRD mengusulkan anggaran pembangunan maupun perbaikan gedung sekolah di Jakarta, bukan menganggarkan untuk pengadaan perangkat dan perlengkapan sekolah.

Terlebih lagi, lanjut Ahok, bangunan sekolah di Jakarta masih banyak yang belum memenuhi standar. Ia menganalogikan hal ini seperti seseorang yang hendak membangun rumah, tetapi yang dibeli justru perabotan rumah tangga dan merupakan pemborosan.

"Kalau kamu enggak ada duit, lo beli isi (perabotan) apa (bangun) rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu, atap rusak mah enggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli perangkat UPS Rp 4,9 miliar, genset paling mahal saja harganya Rp 150 juta. Ini sebenarnya ada apa, ini sudah gila-gilaan," kata dia.

Ahok mengatakan, melalui sistem e-budgeting yang dibangun Pemprov DKI, para pejabat SKPD tidak berani "meloloskan" usulan oknum DPRD pasca-pengesahan APBD DKI itu. Para pejabat telah diingatkan untuk tidak meloloskan usulan program siluman DPRD.

Usulan anggaran siluman ini diduga diserahkan DPRD kepada DKI pasca-pengesahan APBD dan akan dikirim ke Kemendagri. Namun, Pemprov DKI menyatakan tidak lagi melakukan pembahasan setelah APBD disahkan. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

"Mau berantem sama Ahok? Berantem saja, gue demen. Daripada saya habis Rp 12,1 triliun buat beli barang-barang gila begitu lebih baik saya pertaruhkan posisi saya sebagai Gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara. Ini malingnya sudah keterlaluan menurut saya," kata Ahok.