Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2015, 18:33 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Fraksi PKB, Muallif, mengatakan, sikap fraksinya berbeda dengan fraksi dari partai lain dalam kisruh DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Sejak awal, PKB lebih memilih interpelasi daripada hak angket.

"Kalau hak interpelasi mungkin di awal kami sudah duluan," ujar Muallif, di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015).

Dengan menggunakan interpelasi, kata dia, terjadi dialog terlebih dahulu antara Basuki dan DPRD DKI. Kedua pihak tersebut memiliki hak tanya dan hak jawab terhadap persoalan APBD 2015 sehingga akan terjawab letak permasalahan.

Akan tetapi, karena semua fraksi menempuh hak angket, akhirnya PKB pun mengikuti di detik terakhir. [Baca: Fraksi PKB Jelaskan Perubahan Sikap soal Hak Angket untuk Ahok]

Selain menjelaskan hal tersebut, Muallif juga menjelaskan faktor lain yang menyebabkan Fraksi PKB memberikan dukungan untuk hak angket.

Sama seperti fraksi partai lain, Muallif juga mempermasalahkan cara Basuki bersikap. Sebenarnya, kata Muallif, DPRD DKI telah banyak memaklumi karakter Basuki sejak lama. Tetapi, dia menyayangkan sikap Basuki tidak melunak meski wacana hak angket bergulir.

"Mestinya ketika ada wacana hak angket itu, apa salahnya sih duduk bersama? Mungkin ceritanya bisa lain. Dan itu (hak angket) tidak terjadi. Masing-masing kan punya harga diri."

"Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Ahok, ubahlah karakternya. Jangankan manusia dan anggota DPRD, semut saja kalau diinjak marah kok. Itu pembelajaran untuk Pak Ahok juga," ujar Muallif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com