Jika Pemprov DKI dan DPRD Tak Sepakat, Kemendagri Akan Bertindak

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, instansinya telah memiliki gambaran secara umum mengenai permasalahan kedua pihak ini.

Reydonnyzar atau Donny mengatakan, belum ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI. [Baca: Kemendagri Soroti Pemborosan Belanja Alat Tulis Kantor di APBD 2015]

"Gambaran secara umum, bisa saja ternyata belum sepakat antara mereka berdua (soal APBD DKI). Tetapi, besok kita akan klarifikasi," ujar Donny di Kemendagri, Rabu (4/3/2015).

Donny pun mengatakan, Kemendagri akan mempertemukan keduanya esok hari pukul 09.30 WIB. Pada pertemuan besok, akan dilihat apakah APBD yang telah dikirimkan merupakan kesepakatan bersama atau, kata Donny, malah bukan hasil kesepakatan bersama.

Jika pada pertemuan besok disimpulkan belum ada kesepakatan, Kemendagri akan mengambil langkah lebih lanjut. Donny mengatakan, pertemuan antara dua pihak tersebut harus membuahkan solusi.

Akan tetapi, Donny tidak menjelaskan langkah apa yang akan diambil Kemendagri. Hal itu, kata Donny, sangat bergantung pada hasil pertemuan esok hari.

Yang pasti, kata dia, penyelenggaraan pemerintah daerah yang tidak boleh berhenti. Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya memiliki APBD. Maka dari itu, solusi dari masalah ini pun harus segera diambil. "Besok itu pokoknya akan kita bikin terang benderang," ujar Donny.