Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sesalkan APBD DKI Terkatung-katung

Kompas.com - 04/03/2015, 23:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyesalkan pembentukan Rancangan Perda tentang (Raperda) APBD Provinsi DKI Jakarta terkatung-katung atau belum ada kejelasan hingga saat ini, kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

"Sayang sekali. Ini daerah yang kita bangga-banggakan dengan derajat fiskal tinggi malah terlambat APBD-nya, membuat pelayanan publik jadi terhambat. Ini ada apa sebenarnya antara Gubernur dengan DPRD-nya?" kata Reydonnizar di hadapan pimpinan dan anggota banggar DPRD DKI Jakarta di Gedung Kemendagri, Rabu.

Dia menjelaskan keterlambatan laporan Ranperda APBD DKI Jakarta seharusnya sudah diserahkan sejak 31 Desember 2014 untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Namun, hingga tenggat waktu tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum juga menyerahkan APBD yang sudah disahkan bersama DPRD serta Perda penjabarannya.

Selain DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi dan DPR Aceh juga terlambat menyerahkan rancangan anggaran daerah tahun 2015 tersebut.

"DKI dan Aceh ini dua daerah yang terlambat dan sudah kami beri teguran pada tanggal 6 Januari lalu, dimana itu lebih bermaksud pada aspek pembinaan," lanjut Reydonnizar.

Pada 27 Januari, Gubernur Basuki kemudian menyerahkan Raperda tentang APBD DKI Jakarta untuk kemudian dievaluasi oleh Kemendagri.

"Pada tanggal 4 Februari sudah kami rilis hasil evaluasinya, bahwa yang disampaikan itu bunyi pasalnya disampaikan oleh kepala daerah kepada Mendagri untuk dievaluasi. Namun, setelah kemudian kami teliti lagi pada 5 Februari, format dan strukturnya belum sesuai dan kurang lengkap," tambahnya.

Hingga kemudian terjadi perbedaan pandangan mengenai Raperda APBD DKI Jakarta antara Gubernur dan DPRD.

Raperda, yang diserahkan DPRD kepada Mendagri, kemudian dituding oleh Gubernur Basuki terdapat pos anggaran di luar persetujuan bersama.

Akibatnya, hingga saat ini belum terjadi kesepakatan dan pengesahan bersama atas Raperda APBD DKI Jakarta. Padahal, kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Negara teraebut terus berjalan, antara lain untuk pembayaran gaji SKPD dan pelayanan publik.

Terkait akan hal itu, Mendagri pun mencoba memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur dan Pimpinan DPRD di Gedung Kemendagri.

Rabu pagi, pertemuan antara Mendagri dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat berlangsung. Kemudian, siang harinya terjadi audiensi antara Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung dan Dirjen Keuda Reydonnizar bersama tiga wakil ketua dan anggota banggar DPRD DKI Jakarta.

Rencananya, mediasi akan kembali berlangsung Kamis (5/3/2015) dengan mempertemukan langsung Ahok dengan pimpinan DPRD.

"Kalau ada aspek hukum dan aspek politik yang diperjuangan Gubernur dan DPRD, silakan saja. Yang penting jangan sampai menelantarkan masyarakat, pembangunan daerah, administrasi dan pelayanan publik," ujar Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com