Ahok Kantongi Nama PNS yang Kongkalikong dengan Anggota DPRD

Salah satu bukti keterlibatan oknum PNS DKI dengan masih lolosnya pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dalam anggaran tahun 2015. 

"Kami sudah tahu, makanya aku stafin semua," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/3/2015).

Basuki menjelaskan, oknum SKPD berperan memasukkan usulan oknum DPRD ke dalam anggaran. Menurut dia, permainan anggaran ini tak hanya berlaku pada 2015, tetapi juga APBD pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ada pejabat eselon IV, eselon III, dan pejabat eselon II juga mungkin terlibat, kami langsung stafkan. Aku udah selidiki, ini mah sudah gampang mainnya. Pakai e-budgeting, siapa yang ngetik, siapa yang masukin, kami cari," kata Basuki. 

"Kalau dulu truk sampah hilang, semua (SKPD dan DPRD) enggak ada yang mau ngaku. Sekarang enggak bisa lagi bilang enggak tahu, sudah ketahuan," pungkas dia. 

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD DKI 2015, ditemukan belanja modal pengadaan UPS sebesar Rp 1.518.000.000. Anggaran itu terdapat pada pos Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Teknologi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Kemudian belanja modal pengadaan UPS atau stabilizer senilai Rp 118.800.000. Anggaran itu terdapat di Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Komunikasi dan Kehumasan Jakarta Timur pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Sudinkominfomas) Jakarta Timur.