Evaluasi PT RS Haji Jakarta yang Dianggap Tidak Memberi Laba kepada DKI

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal DKI yang diterima Kompas.com, Pemprov DKI merupakan pemegang saham mayoritas PT RS Haji Jakarta sebesar Rp 51.157.222.000 (51 persen). Kemudian saham juga dimiliki Kementerian Agama sebesar Rp 42.129.477.000 (42 persen), Koperasi Karyawan sebesar Rp 6.018.496.000 (6 persen), dan IPHI sebesar Rp 1.003.083.000 (1 persen).

PT ini sempat bermasalah lantaran Mahkamah Agung dalam putusannya memenangkan gugatan beberapa LSM yang mengakibatkan perselisihan Pemprov DKI dengan Kementerian Agama. Perkembangan terakhir, sesuai arahan Gubernur DKI Joko Widodo saat itu, kepemilikan saham Pemprov DKI akan dihibahkan kepada Kementerian Agama. Proses hibah masih menunggu persetujuan DPRD DKI.

Sesuai dengan imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BUMD DKI ini tidak mendapatkan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah), bersama dengan empat BUMD DKI lainnya. Adapun empat BUMD lainnya yakni PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Grahasahari Suryajaya, dan PT Cemani Toka.

PD Dharma Jaya dianggap telah mengalami penurunan kinerja selama lima tahun terakhir dan rendahnya daya saing. PD Dharma Jaya berstatus 100 persen milik Pemprov DKI, yang per 31 Desember 2014 memiliki ekuitas/modal sebesar Rp 48.326.819.000.

Upaya memperbaiki kinerjanya ditempuh dengan dilakukannya due diligent oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang merekomendasikan restrukturisasi utang kepada Bank DKI. Selain itu, juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset dan perbaikan manajemen dengan mengganti direksi oleh kalangan profesional. Perbaikan pun mulai terlihat dengan sudah mulai tertagihnya beberapa piutang dan adanya komitmen Bank DKI menjadwalkan pembayaran pinjaman PD Dharma Jaya.

BUMD kedua, yaitu PT Ratax Armada. Perusahaan ini merupakan PT patungan dengan modal dasar dan modal disetor sebesar Rp 5.500.000.000. Pemprov DKI memiliki Rp 1.540.000.000 atau saham sebesar 28 persen. Selebihnya, saham dimiliki oleh mitra swasta, yaitu PT Better Teknik Asia.

Penurunan kinerja PT Ratax disebabkan ketatnya persaingan taksi dengan perusahaan yang sudah mapan. Armada di Ratax juga butuh peremajaan dengan biaya yang besar. Untuk itu, Pemprov DKI telah menjual saham yang dimilikinya atau divestasi yang masih diproses sampai saat ini.

Berlanjut ke PT Grahasahari Suryajaya yang lima tahun terakhir rugi besar karena kalah bersaing dengan hotel-hotel budget di kawasan Mangga Dua dan Ancol. Pemilik saham PT ini adalah Pemprov DKI sebesar Rp 3.951.000.000 atau 8,08 persen, PT Bank BNI Tbk sebesar Rp 28.341.000.000 atau 57,99 persen, dan PT Bakti Citra Daya sebesar Rp 16.578.000.000 atau 33,92 persen. Karena tidak pernah membukukan laba dan cenderung rugi, Pemprov DKI menindaklanjuti dengan memproses penjualan sahan miliknya di PT patungan tersebut.

Perusahaan terakhir adalah PT Cemani Toka. Pemprov DKI memiliki saham dengan nominal Rp 27.059.360.000 (27,42 persen) disusul dengan saham milik T&K Toka Co., Ltd dari Jepang sebesar Rp 85.909.499.000 (72,58 persen). Produk utama PT ini adalah tinta untuk mencetak koran. Berbeda dengan empat perusahaan sebelumnya, PT Cemani Toka menunjukkan kinerja yang baik lima tahun terakhir ini. Laba bersih yang dibukukan pun sebesar Rp 24,6 miliar. Namun deviden baru dapat dibagikan pada tahun 2016 mendatang.

Lima BUMD tersebut tidak mendapatkan penambahan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) dalam APBD DKI tahun anggaran 2015. DKI hanya mengajukan PMP kepada dua BUMD DKI, yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT MRT Jakarta.