Mayoritas Warga Jakarta Ikuti Isu APBD dan Anggaran Siluman

"Sebanyak 59,8 persen masyarakat Jakarta mengikuti isu anggaran siluman, yang tidak mengikuti ada 25,5 persen," tutur Chairman Populi Center Nico Harjanto dalam jumpa pers, Kamis (19/3/2015).

Nico menjelaskan, penelitian ini mengambil 1.000 responden yang merupakan warga di seluruh wilayah administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu. Seribu responden terbagi menjadi 10 orang di 100 kelurahan, dengan komposisi lima orang pria dan lima lagi perempuan.

Menurut Nico, melalui presentase yang didapatkan, terlihat masyarakat Jakarta tertarik dengan isu tersebut dan dianggap sebagai hal yang penting. Masyarakat Jakarta pun bisa dinilai mulai ingin berpartisipasi dalam dinamika politik di daerahnya sendiri.

"Masyarakat merasa penting terkait anggaran bagi mereka, masyarakat Jakarta," tambah Nico.

Isu soal APBD dan dana siluman ini sudah sampai pada tahap pembahasan bersama Pemprov DKI dan DPRD DKI. Tepat pada hari ini, seluruh anggaran yang telah disepakati akan dimasukkan ke dalam e-budgeting.

Hari Jumat (20/3/2015) besok, merupakan hari terakhir bagi Pemprov dan DPRD DKI membahas APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua belah pihak pun telah menyatakan sepakat untuk menggunakan APBD tahun anggaran 2015.

Meski sebelumnya sempat pesimistis DPRD bakal menerbitkan peraturan daerah (perda) APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini menjadi optimistis.

Keyakinan itu ditunjukkan Basuki seusai memberi password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemberian password itu diyakini Basuki dapat mengembalikan fungsi pengawasan oleh DPRD kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain Basuki, Prasetio juga optimistis mampu mengkomunikasikan teman-temannya sesama anggota Dewan untuk menerbitkan perda APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Bahkan, ia juga memastikan proses input program ke dalam e-budgeting yang dilakukan SKPD berjalan lancar dan segera mengirim dokumen RAPBD ke Kemendagri.

Prasetio menjanjikan, pihaknya dapat menerbitkan perda, Jumat (20/3/2015) esok, dan langsung dikirim ke Kemendagri sehingga proses pembangunan tidak lagi terhambat karena permasalahan APBD ini.