Pakai Pergub APBD Perubahan 2014, Ahok Langsung Panggil Kapolda dan Pangdam Jaya

"Kami ingin mendengarkan pendapat dari mereka. Beliau-beliau mengatakan kalau DPRD tidak mau (terbitkan Perda APBD 2015), ya mereka tetap mendukung baik Pergub atau pun Perda, yang penting rakyat jangan dirugikan," kata Basuki. 

Beberapa petinggi Forkopimda yang hadir dalam Rapim di antaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, Kepala Kejati DKI Adi Toegarisman, dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila DKI menjalankan Pergub, maka pemerintah daerah harus mengundang petinggi Forkopimda untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Selain itu untuk menjamin keamanan di Jakarta tidak terganggu.

"Ada amanat undang-undang, kalau kami menempuh dan mengambil Pergub, maka langkah pertama adalah Gubernur mengundang Forkopimda untuk menjelaskan situasinya, bukan minta izin lho, tapi menjelaskan situasinya," kata Basuki. 

Sebelumnya, DPRD DKI menolak penerbitan Perda APBD 2015 dan merekomendasikan DKI menggunakan Pergub APBD-P 2014. Pemprov DKI pun menyerahkan lampiran koreksi RAPBD 2015 hasil evaluasi ke Kemendagri. Selain menyerahkan koreksi, Pemprov DKI juga menyampaikan surat DPRD sebagai bukti tidak ada kesepakatan yang tercapai selama tujuh hari. Rencananya, RAPBD ini akan cair 23 April 2015.