"Kami sisir lagi anggaran 2015 dan kami potong biaya pemeliharaan, alat tulis kantor (ATK), termasuk perjalanan dinas ke luar negeri, kami dapat Rp 1,2 triliun, kelebihan duit berarti," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).
Tambahan uang itu berasal dari pemangkasan anggaran setelah evaluasi dari Kemendagri. Kelebihan anggaran tersebut akan disuntikkan ke Bank DKI dan Dinas Bina Marga DKI.
Di sisi lain, Basuki membeberkan upaya oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih ingin "bermain" anggaran, misalnya dalam proyek renovasi atau rehabilitasi gedung sekolah dan lain-lain.
Oknum SKPD itu bekerja sama dengan konsultan dan swasta untuk memainkan waktu pengerjaan serta anggarannya. "Jumlah hari kerja orang swasta seminggu dia bikinnya tiga bulan, swasta kerja 10 orang dia laporin 60 orang, itu (motif) nyolong-nya begitu. Terus alat yang dipakai bagi swasta, 5 kubik dia bilangnya 7 kubik. Nyolong, saya tahu kok," kata Basuki.
Permainan semacam inilah yang membuat pembiayaan program di Jakarta begitu fantastis. Karena itu, tahun ini Pemprov DKI mengontrol serta menyisir anggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting.
"Nah, sekarang DPRD selesai, ada lagi cerita dua versi (RAPBD), sekarang tinggal satu (RAPBD) yang milik Pemda. Sekarang tinggal saya bereskan oknum SKPD yang main siapa. Saya mau ke Mendagri begitu tahu siapa yang main, kami jadikan staf, gitu saja sudah," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.