Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Ini Belum Kembalikan Mobil Dinas

Kompas.com - 16/04/2015, 09:09 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, Taufiqurahman, belum mengembalikan mobil dinasnya saat masa kerja periode 2009-2014. Padahal, mobil dinas anggota DPRD DKI pada periode tersebut sudah harus dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir Agustus 2014, tak lama setelah dilantiknya anggota DPRD periode 2014-2019.

Sampai saat ini, Taufiqurahman masih menggunakan mobil Toyota Corolla Altis dengan nomor polisi B1286 PQA itu untuk beraktivitas sehari-hari. Terakhir, mobil berwarna silver tersebut masih tampak terparkir di area basement Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015).

Saat dikonfirmasi, Taufiq mengakui hal tersebut. Meski melanggar aturan, ia berdalih rutin merawat mobil tersebut.

"Yang penting mobil gue rawat dan tidak gue gelapkan. Jadi tidak perlulah dibesar-besarkan," ujar dia saat dihubungi, Rabu siang.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPRD Sotar Harahap enggan menanggapi hal tersebut, terutama saat ditanyakan penyebab sekretariat DPRD tidak mencoba memperingati Taufiq.

"Aduh, saya lagi pusing ini. Baru masuk aja langsung ada anggaran siluman dan segala macam, ha-ha-ha," ujar Sotar yang memang baru menempati posisinya itu per Januari yang lalu.

Pada periode 2009-2014, anggota DPRD DKI mendapatkan fasilitas mobil dinas jenis Toyota Camry untuk pimpinan dan Toyota Corolla Altis untuk para anggota. Total ada 94 mobil dinas yang disediakan untuk para wakil rakyat pada periode tersebut.

Selain yang digunakan oleh Taufiqurahman, 93 mobil lainnya saat ini sudah berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Saat ini, mobil-mobil tersebut sudah berada di Lapangan Pulomas, Jakarta Timur, untuk segera dilelang.

Pemprov DKI memang berencana melelang semua kendaraan dinas pejabat, tidak hanya yang digunakan anggota DPRD, tetapi juga yang digunakan para pejabat eksekutif di tingkat eselon II, III, dan IV. Sebab, Pemprov DKI memutuskan tidak lagi memprogramkan pengadaan mobil dinas pejabat, kecuali untuk gubernur dan wakil gubernur, sekretaris daerah dan empat deputi gubernur, serta lima pimpinan DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com