Ketika Harapan Ahok Terganjal Tjahjo Kumolo...

Sebab, nilai pagu yang ditetapkan Mendagri melalui surat keputusan (SK) itu tidak sama dengan nilai yang tercantum pada Rapergub APBD 2015 senilai Rp 72,9 triliun.

Angan-angan ingin memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) ke sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) pun harus tertunda akibat penetapan pagu tersebut. 

Basuki mengakui, sedianya DKI ingin memberi dana segar kepada tiga BUMD pasca-pengesahan Pergub APBD.

Namun, karena nilai anggaran berkurang sekitar Rp 3 triliun, Pemprov DKI hanya memberi PMP kepada dua BUMD, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta.

Adapun tiga BUMD yang seharusnya layak diberi PMP, kata Basuki, adalah Bank DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Menurut dia, DPRD DKI telah menyetujui rencana PMP DKI ke PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 1,5 triliun dalam APBD 2015. 

"Kenapa kami ingin membeli resi gudang di lumbung-lumbung beras untuk mengamankan pasokan beras dalam kurun waktu empat bulan. Soalnya orang Bangka Belitung, orang Kalimantan, beli berasnya ke Jakarta. Mengapa tidak dijadikan saja Jakarta sebagai barometer. Kalau harga beras di Jakarta naik, seluruh daerah juga naik harga berasnya," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (21/4/2015).

Basuki juga ingin menyuntik modal ke Bank DKI. Sebab, sesuai aturan Bank Indonesia, untuk naik ke BUKU III (Bank Unit Kelompok Usaha), DKI harus menambah modal Rp 1 triliun kepada Bank DKI.

"Akhirnya terhambat (pemberian PMP). Daripada disisakan Rp 3,6 triliun, lebih baik dijadikan PMP saja uangnya," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Terakhir adalah rencana PMP kepada PT Jakpro. Sedianya, Basuki ingin menciptakan holding BUMD yang dipimpin oleh PT Jakpro.

PT Jakpro, lanjut Basuki, harus diberi PMP untuk membangun jalan layang, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), serta membangun instalasi pengolahan air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

"Kami mau mengolah air sendiri sambil nunggu (proses pengambilalihan saham) Palyja yang agak panjang. Kenapa DKI enggak mengelola air sendiri melalui PT Jakpro? Lebih baik kami suntik uangnya ke BUMD, dan pelayanan semua ke masyarakat tetap berjalan baik, oke," kata Basuki.

Adapun besaran APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun itu didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar Rp 5,63 triliun.