Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Pernah Larang Satpol PP Razia PSK Kemayoran

Kompas.com - 13/05/2015, 18:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang juga mengatur tentang pemberantasan kegiatan prostitusi yang dilakukan pekerja seks komersial (PSK). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, personel Satpol PP menggunakan aturan itu untuk menertibkan PSK.

Namun, saat menjadi Wakil Gubernur DKI, Basuki sempat melarang personel Satpol PP melakukan razia PSK di Kemayoran. 

"Dulu saya masih ingat waktu saya masih jadi Wagub tuh Satpol PP laporan ke saya, 'Pak izin Pak, kami mau lakukan razia PSK di Kemayoran'. Saya bilang enggak boleh," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (13/5/2015). 

Kenapa? Sebab, saat razia PSK itu, di Jakarta sedang dilanda musim hujan. Basuki menjelaskan, saat itu ada peristiwa yang menyebabkan seorang PSK meninggal terpeleset di Kali Sunter karena dikejar-kejar personel Satpol PP.

"Saya bilang tuh PSK yang sudah enggak laku-laku mau nyari tempat, lo kejar. (PSK) yang ada di hotel-hotel malah lo kagak tahu. Nah ini terbukti banyak PSK digerebek di hotel dan online-online," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Namun, lanjut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) personel Satpol PP hanyalah melakukan razia PSK di jalanan. Sementara penggerebekan PSK di hotel merupakan tupoksi pihak kepolisian.

"Ya sudah itu tugasnya Bareskrim. Kalau Satpol PP kelasnya cuma nguber-nguber (PSK) di jalan," kata Basuki. 

Bisinis prostitusi seakan diminati oleh sebagian kalangan. Berbagai kasus prostitusi yang terbongkar memperlihatkan peminat prostitusi berasal dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas.

Belum lama ini, kepolisian menangkap RA (32), seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Ia menawarkan jasa wanita penghibur dari kalangan artis dan model dengan tarif Rp 80 juta hingga Rp 200 juta.

Dari praktik itu, RA mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 persen dari tarif wanita yang disewa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com