Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Curiga Ada Gerakan Para Ibu untuk Tarik Tunai KJP

Kompas.com - 21/05/2015, 14:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku curiga akan ada gerakan yang mengarahkan aksi unjuk rasa serta demo yang diikuti oleh para ibu untuk mengubah sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, kini dana yang terdapat di dalam KJP tidak bisa ditarik secara tunai lagi. 

"Saya lagi curiga. Saya suuzan (berpikiran negatif) saja kalau di Jakarta. Sekarang gini, kenapa KJP sampai Juni enggak beres? Kayaknya ada oknum mau gerakkin ibu-ibu, catat ya wartawan semua, pasti nanti mereka demo saya lagi tuh, ibu-ibu digerakkin demo ngotot KJP mau tarik kontan semua, saya enggak mau kasih," kata Basuki, seusai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015). 

Bahkan, lanjut Basuki, meskipun dana KJP selama tujuh bulan terlambat cair, tetap dana tersebut tidak dapat diuangkan.

Basuki mengaku tidak ingin lagi melihat banyak orangtua murid marah-marah datang ke Bank DKI dan meminta tarik tunai. Padahal, lanjut dia, dana KJP kerap disalahgunakan oleh orangtua untuk membeli hal yang tidak penting.

"Kalau ada kejadian seperti itu lagi, orangtua marah-marah tarik tunai, saya tarik KJP-nya," kata Ahok, sapaan Basuki.

Adapun penerima KJP tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Sebab, lanjut Basuki, banyak data penerima KJP yang ganda.

Selain itu, distribusi KJP juga tidak tepat sasaran. Tujuan manajemen non-tunai pada KJP ini agar ia mengetahui alur pembelanjaan dana KJP.

Meski penerima KJP tahun ini berkurang, alokasi dana KJP meningkat. Berdasarkan survei Bank Dunia, anggaran Rp 600.000 tiap bulannya tidak cukup memenuhi kebutuhan pendidikan siswa SMA.

Tahun ini, DKI mengalokasikan dana Rp 800.000 tiap bulannya bagi peserta didik.

"Jadi, dia seolah-olah punya bapak yang kaya, yaitu Pemda DKI. Jadi, kalau bapaknya enggak kaya dan omnya enggak kaya, ya Pemda DKI yang bantu," kata Basuki. 

Adapun besaran dana KJP yang dicairkan mencapai Rp 2,4 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 3 triliun. Anggaran KJP 2015 mengalami pemotongan sebesar Rp 600 miliar setelah ditemukan banyaknya penerima ganda maupun penerima yang tidak sesuai peruntukan.

Jumlah pemohon KJP yang tercatat saat ini sebanyak 479.198 siswa, dengan rincian 133.486 siswa di Jakarta Timur, 104.062 siswa di Jakarta Barat, 96.290 di Jakarta Utara, 87.319 siswa di Jakarta Selatan, 54.314 siswa di Jakarta Pusat, dan 3.727 siswa di Kepulauan Seribu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Megapolitan
Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Megapolitan
APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com