Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarif: Saya Datang karena PKL Minta Ditinjau, Kok Malah Disebut Jegal Pilgub

Kompas.com - 29/05/2015, 14:20 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengaku heran bahwa kunjungan dia terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Nasional disebut membawa unsur politis. Syarif mengatakan, kunjungannya itu dilakukan setelah para PKL memintanya untuk meninjau langsung kegiatan mereka di Monas.

"Politisasi gimana ya, saya enggak mengerti. Orang PKL datang, minta ditinjau. Ya saya datang. Kok malah disebut politisasilah, menjegal pilgublah. Enggak sejauh itu," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/5/2015).

Dia juga heran bahwa tindakannya disebut "cari muka". Syarif justru menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut sambil bercanda.

"Cari muka? Saya sudah punya muka. Dia kenal baik saya, saya juga kenal baik dia. Muka saya sudah ada, malah disebut cari muka," ujar Syarif.

Dia mengatakan, salah satu tujuannya mengunjungi PKL Monas adalah ingin membuktikan bahwa ucapan Ahok (sapaan Basuki) tentang PKL Monas, terutama masalah PKL tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI dan juga adanya preman di kawasan Monas.

Syarif mengatakan, tidak ada rekayasa sama sekali dalam kunjungannya kemarin. Dia yakin bahwa para PKL sudah lama memiliki KTP DKI. Hal tersebut bisa terlihat dari tahun kedaluwarsa PKL tersebut.

"Saya enggak ada rekayasa kan. Datang langsung menunjuk orang. Orang kaget loh ngeliat kita. Kalau dibilang baru-baru ini buat KTP ya kejar dong yang nyetak KTP. Silakan kejar palsu atau enggak dari orang yang mengeluarkannya jangan yang mendapatkannya," ujar Syarif.

"Terus preman, waktu saya tanya tukang es kelapa itu dia tiap hari kasih Rp 2.000 dipungut sama petugas kebersihan, tetapi bukan preman dan sifatnya sukarela. Kalau enggak ngasih, ya enggak diusir," kata Syarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com