Wapres Minta Ahok Bangun Banyak Rusun di Kemayoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebanyak mungkin rumah susun sederhana sewa. Kalla menginginkan pembangunan rusunawa itu hingga 500 menara di atas lahan seluas 100 hektar.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai berkeliling Jakarta bersama Kalla dengan menggunakan helikopter, Kamis (18/6/2015) pagi. Basuki mengatakan, pemerintah pusat maupun DKI Jakarta telah bersepakat untuk membangun banyak rusunawa di lahan milik pemerintah pusat, seperti Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami sepakat, Pak JK ingin kami bangun sebanyak mungkin rusun supaya daerah-daerah yang diduduki oleh kawasan kumuh itu bisa kami pindahkan ke tempat tinggal yang lebih bagus," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Menurut Basuki, penertiban kawasan kumuh itu mengurangi risiko terjadinya penyakit pada warga. Sebelum membangun rusunawa, Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyelesaikan normalisasi sungai.

Pria yang kerap disapa Ahok itu mengatakan, telah ada kesepakatan bahwa rusunawa di Kemayoran akan dibangun di atas lahan milik Sekretariat Negara (Setneg). Di kawasan tersebut, kata Basuki, ada pula lahan milik Perumnas yang dipenuhi bangunan ilegal.

"Mereka yang duduki tanah Perumnas harus dipindah ke rusun. Tadi saya keliling bareng Menteri PU, Mensesneg, dan Pak Wapres, kami akan mulai segera bangun," kata Basuki.

Selain Kemayoran, para pejabat pemerintahan itu juga berkeliling ke Tanjung Priok dan Marunda di Jakarta Utara.

Lahan milik pemerintah pusat itu ada yang diberikan kepada Pemprov DKI dan ada pula yang dipinjamkan. Basuki menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono untuk mencatat aset-aset pemerintah pusat tersebut.

"Kami mah enggak masalah soal aset, yang penting fungsinya," kata Basuki.