Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diberi "Warning" Mendagri, Ahok Bakal Banyak Jadikan Staf Pejabat DKI

Kompas.com - 22/06/2015, 20:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal banyak menjadikan staf pejabat DKI yang terbukti tidak bekerja dengan baik. Salah satu indikator pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat bekerja baik adalah tingkat serapan anggaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah memberi warning Basuki atas rendahnya serapan APBD DKI 2015 yang baru mencapai 10-20 persen. 

"Ya memang beliau (Mendagri) mengerti. (pejabat SKPD) yang tidak bisa nyerap (anggaran), saya stafkan? Tahun ini, kami mau banyak jadikan staf eksekutif," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin (22/6/2015). 

Menurut dia, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena DKI tidak bisa belanja lahan dengan maksimal.

Padahal, lanjut dia, seluruh Dinas yang memiliki kewajiban pembelian lahan atau pembebasan lahan dapat berkoordinasi dengan Asisten Sekda bidang Pembangunan jika menemui kendala.

Sehingga ia bakal mengalihkan anggaran pengadaan lahan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.

"Mendagri mengerti kok dilemanya di mana. Mesti nitip pembelian lahan ke BUMD semuanya, kayak beli bus itu lebih cepat dilakukan BUMD (PT Transjakarta)," ujarnya. 

Basuki menegaskan Pemprov DKI bakal mengejar tingginya nilai serapan anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015. Anggaran akan banyak dialihkan untuk pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD DKI.

Meski demikian, Basuki tetap menargetkan penyerapan anggaran hingga 90 persen dari total Rp 69,28 triliun.

"Kami punya SKPD segitu banyak, mau diapain, itu dilematisnya. Nanti kami stafkan sajalah (pejabat DKI)," ucap dia. 

Sebelumnya warning Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Basuki disampaikan saat penyampaian sambutan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan HUT ke-488 DKI Jakarta.

"Yang memprihatinkan saya adalah anggaran baru 10 persen penyerapannya di DKI, tolong pacu kalau tidak yang rugi masyarakat," Tjahjo. [Baca: Penyerapan Anggaran DKI Tahun Ini Masih di 10 Persen, Mendagri Prihatin]

Dia meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah. Karena bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com