APBD DKI Baru Terserap 20 Persen, Ahok Gusar dan Ancam Pecat Massal

Serapan anggaran itu merupakan indikator satuan kerja perangkat daerah (SKPD) apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. 

"Saya mau pecat-pecatin sajalah. Secara logika, kalau kamu punya uang, orang mau jual tanah sertifikat resmi gampang enggak bayarnya? Kok Pemda enggak gampang? Karena ada oknum ini yang masih mau minta komisi di dalam," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (23/6/2015). 

Basuki mengaku, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 6 triliun di dalam APBD 2015 untuk alokasi pembelian lahan sehingga seharusnya SKPD DKI tidak perlu kesulitan dana untuk membeli lahan tersebut.

Basuki mengaku bingung mengapa pembelian lahan begitu sulit dilakukan di Pemprov DKI, sementara pihak swasta dengan mudahnya membeli lahan.

Oleh karena itu, Basuki bakal mengalihkan banyak anggaran menjadi penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk BUMD DKI.

"Kalau begitu, DKI ada 72.000 PNS, kenapa beli tanah saja enggak bisa? Kan lucu. Kalau semua belanja lewat BUMD, jadi jelek portofolionya (Pemprov DKI), padahal fungsinya ada," kata Basuki. 

Tak hanya pembelian tanah, sektor lainnya juga bermasalah, misalnya upaya pembatasan kendaraan bermotor melalui electronic road pricing (ERP), penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lain-lain.

"ERP beres enggak sampai hari ini? Gila kan? Dinas UMKM punya dana, tetapi pernah enggak dananya dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Anggaran habis buat gaji orang, tetapi (PNS) enggak pernah kerja apa-apa. Jadi, Pemda DKI buang 40.000 pegawai itu enggak apa-apa sebetulnya," kata Basuki kesal. 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memperingatkan Basuki tentang penyerapan anggaran DKI saat penyampaian sambutan pada sidang paripurna istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan HUT ke-488 DKI Jakarta.

"Yang memprihatinkan saya adalah anggaran baru 10 persen penyerapannya di DKI. Tolong pacu, kalau tidak, yang rugi masyarakat," ungkap Tjahjo. 

Tjahjo meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah. Bila penyerapan APBD sangat minim, hal itu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta memengaruhi kesejahteraan masyarakat.