"PKL di Jakarta itu jumlahnya sudah terlalu banyak dan kami harus dorong mereka untuk membeli tanah, saya kemarin marah-marah di Rapim. Tahu enggak dia (Kepala Dinas KUMKMP) bilang apa (soal pembelian lahan untuk PKL)? 'Baru beli (lahan), Pak'. Oke, berapa meter (lahan yang mau dibeli)? 4.000 meter katanya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (1/7/2015).
Selain lahannya kecil, Basuki kesal Dinas KUMKMP DKI baru merencanakan pembelian. Sementara kebutuhan lahan untuk relokasi PKL sangat mendesak.
Menurut dia, lahan seluas itu masih belum mencukupi untuk menampung PKL, apalagi PKL tidak resmi dan KTP non Jakarta, diperkirakan bisa mencapai 600 ribu orang.
"Kamu bisa bayangin enggak dari tahun 2012, kamu beli tanah dan kamu punya duit, baru mau beli tanah 4.000 meter, belum dibangun lagi. Mending saya, saya beli tanah bersertifikat 9.000 meter di Ancol, dua kapling, pemiliknya sudah ketemu saya dan dijual harga pasaran sekarang," kata Ahok, sapaan Basuki.
Ia pun meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika untuk tidak segan merekomendasikan pemecatan kepada pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang sulit membeli tanah.
"Kalau (SKPD) kamu ada uang, tetapi enggak bisa beli lahan, ya sudah jadi staf saja. Siapapun (pejabat SKPD) yang enggak mau beli lahan, kami jadikan staf saja," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.