Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Ada Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta

Kompas.com - 06/07/2015, 18:14 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan itulah yang menyebabkan BPK hanya mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Permasalahan tersebut dibacakan oleh anggota V BPK, Moermahadi Soerdja Djanegara, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015).

Berikut beberapa poin yang menjadi dasar bagi BPK mengeluarkan opini WDP untuk DKI Jakarta:

• Saldo piutang pajak bumi dan bangunan—pedesaan dan perkotaan—tidak dapat ditelusuri, dan koreksi pencatatan yang dilakukan Pemprov DKI tidak didukung dokumen sumber.

• Saldo piutang pajak kendaraan bermotor senilai Rp 20,14 miliar tidak didukung data wajib pajak, jenis kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, dan masa pajak terutang yang lengkap dan akurat.

• Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya terkait aset yang bersifat tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemprov DKI.

   Oleh karena itu, BPK masih menemukan permasalahan signifikan pada sistem informasi pengelolaan aset tetap yang belum dapat menyajikan data rincian aset tetap untuk mendukung pencatatan sesuai standar akuntansi pemerintah atas saldo awal ataupun mutasi aset tetap tahun 2014.

• Penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari gubernur. Perbedaan data nilai penghapusan aset yang dihapuskan di BPKD dan koreksi pencatatan atas saldo aset yang dihapuskan tidak dapat ditelusuri.

• Pengendalian pencatatan dan pengamanan aset lainnya—kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun—kurang memadai sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran pencatatannya dan berisiko terhadap keamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

• Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 agar Pemprov DKI menerapkan mekanisme penggunaan uang persediaan dengan menggunakan sistem revolving fund belum dilaksanakan sehingga BPK masih menemukan pencatatan belanja pada 15 SKPD senilai Rp 268,87 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

• Pencatatan realisasi biaya operasional pendidikan berupa belanja pegawai senilai Rp 249,10 miliar dan belanja barang jasa senilai Rp 1,27 triliun hanya berdasar data jumlah dana yang ditransfer ke sekolah, bukan berdasar bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di sekolah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak di Tangerang 29 Maret 2024

Jadwal Imsak di Tangerang 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak di Wilayah Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak di Wilayah Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsakiyah di Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsakiyah di Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak di Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak di Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Megapolitan
Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com