Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Makin Bagus kalau Bermusuhan dengan BPK

Kompas.com - 07/07/2015, 20:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan, kondisinya akan semakin bagus bila dirinya bermusuhan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, BPK akan semakin kencang mengaudit serta memeriksa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. 

"Saya pikir makin bagus musuhan sama BPK. Kenapa? Semakin kami bermusuhan, mereka akan semakin mengincar Bapak-Ibu, bukan saya," kata Basuki kepada pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang menghadiri Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Dengan demikian, ia tidak merasa takut jika mencari masalah dengan lembaga pemerintah tersebut. Ia juga meminta PNS DKI untuk tidak takut jika BPK akan terus mengawasi transaksi keuangan di Pemprov DKI. Sebab, jika takut, berarti PNS tersebut diduga "bermain" dengan APBD dan berupaya melakukan tindak pidana korupsi.

Basuki berujar bahwa dirinya pernah melakukan hal yang sama terhadap BPK pada tahun 2013 lalu. Bahkan, saat itu, tak sedikit oknum pejabat BPK yang tersinggung dengan pernyataan Basuki.

"Saya cerita ini agar Bapak-Ibu bisa lebih berhati-hati menyusun anggaran. Karena saya lagi diincar sama orang untuk ribut, saya tahu risiko saya sebetulnya," kata Basuki.

Sejak menjadi pengusaha, Basuki mengaku kerap kesal dengan pemerintah. Bahkan, Basuki pernah berkhayal ingin melempar granat ke kantor dinas pajak yang kerap "memeras" uang pamannya, yang menjadi pengusaha timah. Pamannya sampai stroke karena terus-terusan "diperas" oleh oknum pegawai pajak tersebut. Namun, keinginan Basuki itu tidak pernah tercapai karena selalu bertobat ketika beribadah ke gereja.

"Makanya, bapak saya pesan, kamu baik-baik sekolah karena rakyat kecil enggak bisa melawan. Kami yang kaya dan berpendidikan yang bisa melawan mereka (pemerintah koruptor). Bapak-Ibu harus rapat yang benar, kemudian incar pegawai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan UKPD (unit kerja perangkat daerah) yang enggak benar," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com