Ahok: Banyak Sekali Aset Kerja Sama DKI dengan Swasta Tak Beres

Masalahnya, lanjut Basuki, seharusnya BPK memberi opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) sejak pemerintahan lalu-lalu. 

"Saya tuh bukan mempermasalahkan soal WTP (wajar tanpa pengecualian) atau WDP. Dari awal saya sudah bilang, harusnya Jakarta tuh dari dulu disclaimer, karena banyak sekali aset kerja sama dengan orang (swasta) itu yang enggak beres," kata Basuki, seusai mengikuti apel siaga arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Rabu (8/7/2015). 

Ia memberi contoh lemahnya kerja sama dengan pihak ketiga seperti tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Basuki mengatakan, lahan itu merupakan aset lahan DKI.

Namun, untuk membuang sampah ke sana, DKI harus membayar Rp 400 miliar tiap tahunnya kepada operator TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya.

Sudah dibayar tiap tahunnya, lanjut Basuki, PT Godang Tua Jaya tidak melaksanakan pekerjaan apa-apa seperti yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Kedua, kasus Pasar Tanah Abang Blok A yang bersengketa dengan PT Priamanaya Djan International (PT PDI).

"BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) temukan kerugian Rp 100 miliar, tapi oleh BPK temuannya hanya denda belasan miliar. Kemudian di Kuningan dengan Bakrie Group, kami hilang triliunan rupiah, itu contoh. Banyak sekali aset-aset kita yang kerja samanya tidak baik," kata Basuki lagi. 

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mempermasalahkan opini yang diberikan BPK tersebut. Bahkan jika BPK tidak mau memberi pendapatnya atau memberi opini Disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintahannya, Basuki juga akan menerimanya.

"Karena bagi saya, saya sudah berpolitik selama 12 tahun. Rakyat itu enggak peduli DKI mau dapat WTP, WDP, atau Disclaimer. Rakyat itu yang penting dapat sembako murah, transportasi murah, dapat rumah, kesehatan gratis, pendidikan beres," kata Basuki.