Perombakan Jabatan ala Ahok Dinilai Tidak Efektif

Pegawai yang dipilih menjabat jabatan tertentu hanya punya waktu singkat untuk mengerjakan pekerjaannya yang cukup banyak. Sedangkan untuk membenahi permasalahan di Jakarta, tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat.

"Dalam waktu kurang dari tiga tahun, kepala dinas dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ganti empat kali. Ahok tidak punya kepercayaan terhadap anak buahnya. Gimana anak buahnya bekerja kalau dicurigai terus," kata anggota Panitia Seleksi (Pansel) Eselon I dan II Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Nirwono Joga kepada Kompas.com, Senin (20/7/2015).

Sebagai anggota Pansel, Joga melihat kebanyakan pegawai yang dipilih Basuki di suatu jabatan mengalami kesulitan mengerjakan tugas hanya dalam waktu enam bulan. Padahal, Pansel menilai mereka berpotensi memajukan Jakarta di tempat yang dibidanginya.

Menurut Nirwono, ada beberapa fase ketika seseorang menempati jabatan tertentu. Pertama-tama, mereka harus saling mengenal rekan kerjanya dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya.

Tidak bisa baru menjabat sebagai kepala dinas langsung memerintah berbagai macam hal tanpa komunikasi yang baik terhadap anak buahnya.

Terlebih, orang-orang hasil perombakan jabatan tidak bisa berbuat banyak karena anggaran sudah ditetapkan dari awal.

"Niat Ahok bagus, tapi tidak semudah mengganti komposisi itu dalam waktu singkat. Bayangkan, waktu hanya enam bulan. Mereka berpotensi, tapi waktu terbatas. Orang duduk, malah disuruh lari," tutur Joga.

Dalam waktu dekat, Basuki akan kembali merombak jabatan meski bukan secara besar-besaran seperti yang terakhir dilakukan. Anggota Pansel juga ditugaskan untuk mencari kandidat di lingkungan Pemprov DKI dari Eselon III untuk menempati jabatan di Eselon II dan Eselon I.