Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekat Pilkada, Ahok Buat KJP Tidak Bisa Tarik Tunai Satu Sen Pun

Kompas.com - 31/07/2015, 15:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi bisa mengambil uang tunai. Hal itu dilakukannya pada saat dekat-dekat pilkada.

"Saya malah tahun depan, dekat-dekat pemilu nih, satu sen pun, warga tidak boleh tarik tunai KJP," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7/2015).

"Dulu, KJP sekalinya keluar langsung ditarik semua uangnya sama orang tuanya nih. Sekarang sudah tidak bisa tarik tunai, semuanya marah-marah deh tuh orang tuanya. Terus mereka bilangnya duitnya kosong," ujarnya.

Saat ini, dia telah membuat sistem baru pembatasan tarik tunai KJP yakni bagi siswa SD hanya bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap dua minggu dan bagi siswa SMP serta SMA bisa tarik tunai Rp 50.000 tiap satu minggu.

Jika pemegang KJP sudah menarik tunai Rp 50.000 dalam waktu yang ditentukan, keesokan harinya mereka sudah tidak bisa menarik tunai dana KJP nya kembali.

Dia membantah Pemprov DKI kurang memberikan sosialisasi dalam hal pencairan dana KJP. Banyaknya warga atau orangtua murid yang mengantre mencairkan dana KJP tersebut, kata Basuki, merupakan orangtua yang memang berniat menyalahgunakan simpanan tabungan anak-anaknya. 

"Saya sih diemin aja, ngapain sosialisasi lagi? Nanti malah ribut lagi dari awal. Kalau saya bilang ke mereka, dari awal KJP enggak bisa ditarik kontan, waah pasti mereka sudah demo. Paling bahaya lagi kalau ada sekelompok orang yang tidak puas dan menghasut orang, bahaya itu, makanya saya diemin," kata Basuki. 

Menurut dia, banyak pula orangtua murid serta pemegang KJP yang sudah mulai mengerti penggunaan secara non-tunai. Buktinya, kata Basuki, transaksi KJP di toko buku besar di Jakarta mencapai Rp 8 miliar.

Artinya, sebagian pemegang KJP yang belum mengerti mekanisme penggunaan untuk belajar dengan pemegang KJP yang sudah membelanjakan dananya. Bahkan, Basuki telah menginstruksikan Bank DKI untuk bisa menempatkan mesin EDC atau debet di Pasar Mangga Dua atau Pasar Asemka.

"Kalau kemarin saya sudah bilang ke warga kalau KJP tidak bisa ditarik tunai, pasti ada sekelompok orang atau oknum yang mempengaruhi dan program saya jadi berantakan. Tapi kalau sekarang, oknum kecil ini tidak bisa memprovokasi karena sebagian besar orang menikmati belanja dengan KJP," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com