Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Kemendagri Sindir Pemprov DKI Saat Rapat Bahas Mekanisme KUA PPAS

Kompas.com - 10/08/2015, 16:26 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengapresiasi langkah DPRD DKI yang mengundang Kemendagri untuk menjelaskan mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Donny (sapaan Reydonnyzar) mengaku berharap pemerintah provinsi bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan cara yang tepat.

"Memang ada saatnya kita bekerja untuk sesuatu yang salah dengan cara benar. Ada saatnya kita bekerja untuk sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Tetapi, kita ingin ke depannya, kerjakan sesuatu yang benar dengan cara benar," ujar Donny di Ruang Pola, Balai Kota DKI, Senin (10/8/2015).

Donny bercerita, pada tahun ini ada dua provinsi yang mengalami keterlambatan dana pencairan APBD, yaitu Aceh dan DKI Jakarta.

Meski sama-sama terlambat, Donny menemukan ada hal yang berbeda antara dua provinsi ini. Donny mengatakan, saat terjadi keterlambatan proses APBD di Provinsi Aceh, gubernur dan ketua DPRD begitu rajin menyambangi kantor Kemendagri.

"Aceh yang namanya gubernurnya angkat telepon tiap hari selalu datang konsultasi. Ketua dewannya hadir langsung, meskipun dengan segala kompleksitas Aceh," ujar Donny.

Akan tetapi, hal yang sama justru tidak terjadi di Pemprov DKI. Pemprov DKI seolah sulit sekali berkonsultasi dengan Kemendagri terkait polemik anggarannya.

Padahal, jarak Balai Kota dengan kantor Kemendagri begitu dekat. "Saya baru bertemu dengan DKI pada saat tampil di televisi. Jauh sekali rasanya ya Medan Merdeka Utara (kantor Kemendagri) dengan Medan Merdeka Selatan (Balai Kota) itu. Jauh sekali rasanya," ujar Donny.

Donny pun merasa senang bahwa tahun ini Badan Anggaran DPRD DKI berinisiatif mengundang Kemendagri untuk membahas mekanisme pembahasan anggaran.

"Kita beri applause kepada DPRD DKI. Sekarang kalau kami terima KUA PPAS dari gubernur minta konfirmasi. Saya bilang belum bisa. Saya minta momen seperti ini dulu untuk bisa duduk bersama," ujar Donny.

Untuk diketahui, rapat hari ini dihadiri oleh eksekutif dan legislatif untuk membahas mekanisme pembahasan KUA PPAS tahun 2016.

Awalnya, Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan hadir, tetapi posisinya digantikan oleh Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat.

Sementara pihak legislatif diwakili oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com