"Makanya, saya bilang, itu yang buat saya marah. Kepala sekolah kan sudah minta perbaikan, kenapa anggaran tidak digunakan untuk perbaikan sekolah? Malahan buat beli scanner, UPS (uninterruptible power supply), beli macem-macem kan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Karena itu, tahun ini, dia berupaya memperbaiki sistem maupun birokrasi Dinas Pendidikan. Namun, upayanya itu tidak serta-merta berhasil.
Basuki kembali menemukan banyaknya upaya penggelembungan anggaran program rehabilitasi sekolah. Anggaran-anggaran itu, dinilai Basuki, tidak masuk akal.
"Masuk akal enggak (anggaran) rehab sekolah, satu sekolah Rp 30-Rp 50 miliar. Itu mau rehab apa bangun kampus?" kata Basuki lagi.
Karena itu, Basuki mencoret anggaran itu dan meminta konsultan menganalisis kembali. Akhirnya, Basuki terpaksa menunda semua rehabilitasi sekolah tahun ini. Pemprov DKI bakal merehabilitasi sekolah dengan anggaran tahun 2016.
"Jadi, di Dinas Pendidikan itu permainannya keterlaluan. Paling keterlaluan itu (Dinas) Pendidikan. Semua mau dicurangin, mau 'dimakan' itu duit. Dulu malahan (anggaran) KJP (Kartu Jakarta Pintar) pun 'dimakan'," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.