Keputusan itu diambil Basuki seusai mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Bank DKI, pada Rabu (13/8/2015) kemarin.
"Ternyata (setelah pembatasan tarik tunai dilakukan), 97 persen lebih sudah tepat sasaran. Saya kira ini sistem yang paling benar dan kami mau bikin 100 persen penerima KJP tepat sasaran untuk non-tunai sekalian," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (13/8/2015).
Realisasi kebijakan non-tunai ini lebih cepat dibanding rencana awal yaitu tahun 2016 mendatang. Meskipun dana KJP tidak bisa ditarik tunai, kata Basuki, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan bank lain selain Bank DKI.
Bank DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Bank Central Asia (BCA). Kerja sama itu untuk menolak pembelian barang lain selain perlengkapan sekolah melalui mesin electronic data capture (edc).
"Kami menawarkan BCA, karena dia banyak ATM tersebar di Jakarta. Agar anda bisa mengunci atau tidak menerima pembelian selain perlengkapan sekolah melalui KJP. Tapi tentu orang-orang akan banyak yang komplain, 'kok punya saya (KJP) enggak bisa dipakai?'," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.